Genjot Industri Gim, Erick Thohir Minta Insentif Pajak ke Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Koordinasi bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves ad interim, Erick Thohir mengusulkan adanya pemberian insentif pajak dan akses pembiayaan bagi industri gim . Kebijakan ini dinilai perlu untuk mendorong pertumbuhan bisnis konten di Tanah Air.



Usulan insentif pajak dan akses pendanaan disampaikan Erick Thohir saat bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Jumat (1/12). Menurutnya, dukungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi gim lokal. Saat ini bisnis gim di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain di dunia.

“Dukungan Kementerian Keuangan dalam pemberian insentif perpajakan serta perluasan akses pembiayaan penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi gim lokal,” ungkap Erick Thohir melalui akun Instagramnya.



Dukungan pendanaan, lanjut Erick, juga dapat diberikan pemerintah melalui Kemenkeu di sektor pariwisata dan perfilman. Karena itu, pertemuan kedua petinggi negara turut membahas Indonesia Tourism Fund (ITF) dan Film Fund.

“Rapat ini tindak lanjut dari pertemuan pada Senin lalu yang membahas skema pembiayaan Tourism Fund, Film Fund, dan keberpihakan dalam membangun industri gim lokal,” bebernya.

Ihwal Indonesia Tourism Fund masih digodok pemerintah, sehingga belum diketahui pasti skema pendanaan untuk bisnis pariwisata itu, kendati hal ini sudah dibahas Erick dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya.

Menurutnya, pariwisata di Indonesia berperan besar menyumbang devisa negara. Karena itu harus ditingkatkan melalui pelaksanaan event atau gelaran bertaraf internasional. Tujuan pelaksanaan event untuk menarik minat wisatawan mancanegara.

“Dukungan ini juga diperlukan untuk memajukan nasional dan memperbanyak event internasional di Indonesia, sehingga mendorong kedatangan turis mancanegara,” ucap dia.

Sementara soal industri perfilman, Erick akan mencari investor agar bisa dikerjasamakan dengan Perum Produksi Film Negara (PFN). Nantinya, pemerintah melalui BUMN dan investor untuk mendanai pembuatan film nasional.

Langkah itu setelah PFN dikonversi menjadi lembaga pembiayaan industri perfilman Indonesia. “Untuk membantu pembiayaan, PFN akan membantu para pembuat film mencari investor yang potensial,” ungkap Erick.