Realisasi Anggaran Kementerian BUMN Capai Rp216,55 M per November 2023

JAKARTA - Realisasi pagu anggaran 2023 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga November mencapai Rp216,55 miliar. Angka itu setara 89,66 persen dari total pagu senilai Rp241,5 miliar. Serapan anggaran tersebut disampaikan langsung Menteri BUMN, Erick Thohir, saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR, Senin (4/12/2023).

“Adapun untuk anggaran 2023 yaitu sebesar Rp241,5 miliar, di mana sampai November ini (2023) sudah terserap Rp216,55 miliar atau kurang lebih 89,66 persen,” ungkap Erick.



Dia memastikan serapan anggaran di internal Kementerian BUMN naik menjadi 98-99 persen pada Desember 2023. Pihaknya akan tetap menjaga kinerja agar dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa terserap maksimal.

“Kami janjikan kepada Kementerian Keuangan, pimpinan dan anggota Komisi VI yang terhormat, kita akan jaga performanya di 98-99 persen sampai di akhir tahun nantinya, rencana, jadi insya Allah yang Rp 241 ini terserap,” paparnya.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, lanjut Erick, serapan pagu anggaran kementerian dan lembaga (K/L) tahun ini masih renda. Sehingga masih akan terus dimanfaatkan anggarannya.

“Insya Allah kami tetap menjaga performa kami, ketika kemarin juga sempat rapat dengan Kementerian Keuangan banyak juga K/L yang serapannya cukup renda pada tahun ini,” lanjut dia.

“Adapun, terima kasih atas dukungan dari Komisi VI, kemarin kita diberikan tambahan anggaran yaitu sebesar Rp50 miliar yaitu kenaikan 27,5 persen. Dan kita sedang menjajaki untuk bajet ini untuk apa aja ke depan dengan kenaikan 27,5 persen ini,” ucapnya.



Di sisi lain, Erick mengaku pihaknya kerap tidak mencantumkan anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan ke daerah dan luar negeri. Soal ini dia tidak menjelaskan lebih jauh lagi.

“Adapun yang selama ini ada anggaran yang sering kita tidak mencantumkan, itu justru anggaran perjalanan baik pengecekan ke daerah dan luar negeri,” kata Erick.

“Dan saya sudah meminta Sesmen untuk juga benchmarking dengan kementerian lain seperti apa. Karenakan kita mengawasi banyak sekali BUMN yang ada di daerah pada saat ini, yang selama ini yang kita mencari hal-hal yang mungkin harus dibiasakan dilihat dari anggaran yang sudah ada,” paparnya.