Pelaku Logistik Dorong UMKM Maju hingga Pelosok Negeri
loading...
A
A
A
BALI - Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI) menutup akhir tahun dengan mengadakan seminar UMKM Road Show dengan tema UMKM Maju Hingga Pelosok Negeri, di Pulau Dewata, Bali. Selain diskusi tentang layanan pengiriman ritel untuk produk pangan, peserta seminar juga mendapatkan penjelasan tentang digitalisasi marketing dan sistemnya, penggunaan kemasan produk pangan, cara branding dan disain kemasan.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Bali diwakili oleh Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, SE., M.Si mendukung kegiatan seminar ini dan berkeinginan untuk terus dapat ditindaklanjuti untuk pengangkutan produk UMKM dan hasil pertanian.
Selain itu dapat dikembangkan untuk penyediaan coldstorage portabel dalam bentuk reefer container sebagai hub pengumpul dan penyimpan produk pangan beku di sarana PLUT (Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu) yang ada di Kabupaten – Kabupaten Provinsi Bali.
Mengingat Bali adalah wilayah tujuan wisata, UMKM Provinsi Bali juga membutuhkan layanan pengiriman ekspor dalam jumlah kecil. PPLI menangkap peluang ini dengan serius, hingga pada momen ini PPLI menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia Ekspor Channel (IEC) dan PT Asuransi ASEI Indonesia.
Selanjutnya penanganan ekspor akan dilaksanakan Bidang Program Ekspor Impor PPLI dengan arahan Iko selaku Pembina PPLI dan pengurus Yayasan UMKM Mendunia.
Drs. Samsul Widodo, MA, sebagai Keynote Speaker dalam paparannya mengatakan, bahwa, 92% masyarakat Indonesia berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung sekitar rumah. Produk-produk yang dijajakan di warung relatif lebih banyak dari produsen besar, mulai dari produk jajanan, hingga sabun pembersih dan sabun mandi.
“Dengan kondisi tersebut, maka terjadi aliran uang keluar dari desa desa di Indonesia ke pusat industri. Maka solusi idenya adalah melakukan hilirisasi produk pertanian, dan membuat produk produk alternatif dan variatif," ungkapnya.
"Selain memberikan nilai tambah buat pelaku ekonomi pedesaan juga memudahkan penyimpanan untuk hasil pertanian dalam bentuk beku, pasta, saus dan lainnya. Sesuai Perpres, setiap pemerintah daerah, perlu memberikan 40% anggaran belanja dari UMKM. Dengan semua usaha tersebut, UMKM diharapkan dapat berkembang,” jelas Samsul Widodo.
Selain UMKM Pangan, PPLI juga menyediakan layanan pengiriman ritel untuk produk fashion, handycraft dan hasil pertanian. Pada akhirnya, kunci dari meningkatnya penjualan UMKM adalah digitalisasi, perbaikan branding dan kemasan serta pengiriman yang handal dan efisien.
Ketua Umum PPLI, Dedi Haris mengatakan, bahwa PPLI dengan segala kemampuannya berkomitmen menjadi mitra UMKM untuk maju. Semoga menjadi andil bagi kemajuan logistik dan UKM di Indonesia.
Kepala Bidang Logistik Pendingin PPLI menyampaikan bahwa ke depan, PPLI akan terus mengembangkan layanan pengiriman ritel UMKM, juga berperan aktif dalam membantu kegiatan logistik untuk ketahanan pangan nasional juga logistik kebencanaan. PPLI juga membuka kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan program tersebut.
Lihat Juga: PPN Naik Jadi 12% Berlaku di 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa Terdampak dan Tak Terdampak
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Bali diwakili oleh Anak Agung Ngurah Agung Satrya Diana, Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, I Wayan Ekadina, SE., M.Si mendukung kegiatan seminar ini dan berkeinginan untuk terus dapat ditindaklanjuti untuk pengangkutan produk UMKM dan hasil pertanian.
Selain itu dapat dikembangkan untuk penyediaan coldstorage portabel dalam bentuk reefer container sebagai hub pengumpul dan penyimpan produk pangan beku di sarana PLUT (Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu) yang ada di Kabupaten – Kabupaten Provinsi Bali.
Mengingat Bali adalah wilayah tujuan wisata, UMKM Provinsi Bali juga membutuhkan layanan pengiriman ekspor dalam jumlah kecil. PPLI menangkap peluang ini dengan serius, hingga pada momen ini PPLI menandatangani nota kesepahaman dengan Indonesia Ekspor Channel (IEC) dan PT Asuransi ASEI Indonesia.
Selanjutnya penanganan ekspor akan dilaksanakan Bidang Program Ekspor Impor PPLI dengan arahan Iko selaku Pembina PPLI dan pengurus Yayasan UMKM Mendunia.
Drs. Samsul Widodo, MA, sebagai Keynote Speaker dalam paparannya mengatakan, bahwa, 92% masyarakat Indonesia berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung sekitar rumah. Produk-produk yang dijajakan di warung relatif lebih banyak dari produsen besar, mulai dari produk jajanan, hingga sabun pembersih dan sabun mandi.
“Dengan kondisi tersebut, maka terjadi aliran uang keluar dari desa desa di Indonesia ke pusat industri. Maka solusi idenya adalah melakukan hilirisasi produk pertanian, dan membuat produk produk alternatif dan variatif," ungkapnya.
"Selain memberikan nilai tambah buat pelaku ekonomi pedesaan juga memudahkan penyimpanan untuk hasil pertanian dalam bentuk beku, pasta, saus dan lainnya. Sesuai Perpres, setiap pemerintah daerah, perlu memberikan 40% anggaran belanja dari UMKM. Dengan semua usaha tersebut, UMKM diharapkan dapat berkembang,” jelas Samsul Widodo.
Selain UMKM Pangan, PPLI juga menyediakan layanan pengiriman ritel untuk produk fashion, handycraft dan hasil pertanian. Pada akhirnya, kunci dari meningkatnya penjualan UMKM adalah digitalisasi, perbaikan branding dan kemasan serta pengiriman yang handal dan efisien.
Ketua Umum PPLI, Dedi Haris mengatakan, bahwa PPLI dengan segala kemampuannya berkomitmen menjadi mitra UMKM untuk maju. Semoga menjadi andil bagi kemajuan logistik dan UKM di Indonesia.
Kepala Bidang Logistik Pendingin PPLI menyampaikan bahwa ke depan, PPLI akan terus mengembangkan layanan pengiriman ritel UMKM, juga berperan aktif dalam membantu kegiatan logistik untuk ketahanan pangan nasional juga logistik kebencanaan. PPLI juga membuka kolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan program tersebut.
Lihat Juga: PPN Naik Jadi 12% Berlaku di 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa Terdampak dan Tak Terdampak
(akr)