Janji Ganjar Soal Pajak: Jangan Lagi Berburu di Kebun Binatang
loading...
A
A
A
JAKARTA - Capres 2024 Nomor Urut 3, yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berjanji akan membenahi sistem perpajakan di dalam negeri. Ganjar berkomitmen akan menghilangkan cara berburu di kebun binatang.
"Jangan berburu di kebun binatang untuk urusan pajak dan jangan mancing di kolam," tegas Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029, di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Dia mengungkapkan, jangan berburu di kebun binatang merupakan istilah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang menggenjot penerimaan pajak melalui intensifikasi.
Ganjar menilai, kebijakan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak baru perlu ditingkatkan dibandingkan menggenjot intensifikasi yang sudah sejak lama berjalan dam menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha.
"Kalau kita meningkatkan rasio sebenarnya ketakutan teman-teman pengusaha itu ya disembelih menjadi objek dan ditembaki berkali-kali," ujarnya.
"Maka kalau kita bicara optimalisasinya adalah berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar, dan berapa yang menuliskan SPT," sambun Ganjar.
Ganjar mengaku sudah membuat catatan terkait pajak yang rumit. Padahal menurutnya dengan adanya digitalisasi seharusnya pajak bisa dibuat simple. Namun fakta dilapangan sistem pajak sering bermasalah sehingga menyulitkan perusahaan. "Pajak ruwet, coba bikin simple," kata dia.
Adapun cara yang kedua dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak adalah dengan meyerahkan urusan penerimaan negara kepada lembaga di bawah Presiden.
"Rasanya urusan penerimaan negara, pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurusin oleh dirjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung," jelasnya.
"Jangan berburu di kebun binatang untuk urusan pajak dan jangan mancing di kolam," tegas Ganjar dalam Dialog Apindo Capres 2024 bertajuk Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029, di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Dia mengungkapkan, jangan berburu di kebun binatang merupakan istilah untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang menggenjot penerimaan pajak melalui intensifikasi.
Ganjar menilai, kebijakan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak baru perlu ditingkatkan dibandingkan menggenjot intensifikasi yang sudah sejak lama berjalan dam menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha.
"Kalau kita meningkatkan rasio sebenarnya ketakutan teman-teman pengusaha itu ya disembelih menjadi objek dan ditembaki berkali-kali," ujarnya.
"Maka kalau kita bicara optimalisasinya adalah berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar, dan berapa yang menuliskan SPT," sambun Ganjar.
Ganjar mengaku sudah membuat catatan terkait pajak yang rumit. Padahal menurutnya dengan adanya digitalisasi seharusnya pajak bisa dibuat simple. Namun fakta dilapangan sistem pajak sering bermasalah sehingga menyulitkan perusahaan. "Pajak ruwet, coba bikin simple," kata dia.
Adapun cara yang kedua dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak adalah dengan meyerahkan urusan penerimaan negara kepada lembaga di bawah Presiden.
"Rasanya urusan penerimaan negara, pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurusin oleh dirjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung," jelasnya.
(nng)