Erick Thohir Target BTN Syariah dan Bank Muamalat Merger Maret 2024

Selasa, 19 Desember 2023 - 19:40 WIB
loading...
Erick Thohir Target BTN Syariah dan Bank Muamalat Merger Maret 2024
Erick Thohir menargetkan, penggabungan atau merger BTN Syariah dan Bank Muamalat rampung pada Maret 2024. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan, penggabungan (merger) unit usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Syariah dan PT Bank Muamalat Tbk, rampung pada Maret 2024. Saat ini proses penggodokan kedua bank syariah tersebut masih dilakukan.



Erick Thohir memastikan jika tahapan-tahapan merger dilaksanakan dengan baik dan lancar, maka penggabungan kedua entitas keuangan syariah itu bisa terealisasi pada Maret tahun depan.

“Sedang dalam proses pembicaraan, kalau semuanya lancar, Maret 2024 bisa final (merger),” ungkap Erick saat sesi diskusi dengan wartawan, Selasa (19/12/2023).



Pembahasan antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ihwal konsolidasi BTN Syariah dan Bank Muamalat telah dilakukan.

Dari diskusi itu, para lembaga negara ini berharap bila industri perbankan syariah bisa lebih sehat lagi dan mampu bersaing di kancah global. Karena itu merger kedua entitas dinilai perlu, menyusul pendirian PT Bank Syariah Indonesia Tbk, beberapa tahun lalu.

"Kami juga mendorong, bahwa ya persaingan di industri bank syariah bisa lebih sehat, BSI sudah sehat dan baik, tapi mesti lebih sehat,” papar Erick.

"Itu kalau nanti digabungin itu mungkin bisa masuk top 16, sapa tahu masuk 10 besar. Karena kenapa finansial syariah ini menjadi sesuatu yang justru menarik juga saat ini," lanjutnya.

Di sisi lain, Indonesia juga terbuka terhadap pasar. Artinya, pemerintah tidak alergi dengan investasi asing maupun pihak swasta. Erick memandang, bersama dengan perusahaan pelat merah, swasta juga menjadi benteng ekonomi nasional, selain memberi perlindungan kepada UMKM.

“Kita kan sepakat Indonesia open market artinya ada investasi luar negeri, ada dari swasta, ada dari BUMN sebagai benteng ekonomi nasional, tapi perlindungan kepada UMKM harus terjadi," ucapnya.
(akr)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1701 seconds (0.1#10.140)