Anggaran Pemilu Sudah Terealisasi Rp23,4 Triliun, untuk Apa Saja?
loading...
Hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilihan Umum telah terealisasi sebesar Rp23,4 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga 2 Desember 2023, anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) telah terealisasi sebesar Rp23,4 triliun. Angka ini setara dengan 77% dari pagu anggaran Pemilu yang ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran ini direalisasikan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), mencapai Rp20 triliun. Belanja ini, jelas dia, dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye Pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
"Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu," ungkap Menkeu di sela kunjungan kerja pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DKI Jakarta, Sabtu (23/12/2023).
Adapun kunjungannya ke sejumlah KPPN ini ditujukan untuk memantau kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023. "Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani berdialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender luar negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.
Sri Mulyani mengatakan, anggaran ini direalisasikan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), mencapai Rp20 triliun. Belanja ini, jelas dia, dimanfaatkan antara lain untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye Pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.
"Selain itu, dukungan Pemilu juga dilaksanakan oleh 14 K/L lain dengan realisasi anggaran Rp3,4 triliun, yang dimanfaatkan antara lain untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu," ungkap Menkeu di sela kunjungan kerja pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DKI Jakarta, Sabtu (23/12/2023).
Adapun kunjungannya ke sejumlah KPPN ini ditujukan untuk memantau kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023. "Terus jalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja, sehingga target-target yang ingin dicapai dalam mengelola anggaran di akhir tahun ini dapat terwujud," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani berdialog dengan perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Mitra KPPN antara lain dengan Sekjen Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari beberapa kedutaan besar di luar negeri, Sekjen Kementerian Agama, Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan dari Puskeu Mabes Polri, serta perwakilan beberapa lender luar negeri seperti KFW Development Bank dan IDB.
(fjo)
Explore More