Di Depan Kang Emil, Jokowi Singgung Dana Pemda Rp170 Triliun Mengendap di Bank
loading...
Presiden Jokowi didampingi Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyaksikan langsung proses penyuntikan perdana uji klinis vaksin Covid
A
A
A
JAKARTA - Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung masalah realisasi anggaran pemerintah daerah (pemda) . Dia mengatakan, bahwa realisasi anggaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi menjadi positif.
“Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur, bupati/walikota agar yang namanya belanja APBD ini disegerakan untuk direalisasikan,” tuturnya, Selasa (11/8/2020).
(Baca Juga: Uang Pemda Mengendap di Bank Rp170 Triliun, Jokowi: Guede Sekali Ini )
Dia kembali menyinggung masih banyaknya dana pemda yang mengendap di Bank. Hal ini sempat disinggung Jokowi bulan lalu saat bertemu para gubernur di Istana Bogor, bahkan dari 2017 silam kebiasaan pemerintah daerah mengendapkan anggaran selalu menjadi perhatian.
“Secara nasional saya masih lihat anggaran-anggaran itu masih di bank. APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini,” ungkapnya.
Jokowi kembali menekankan, pentingnya realisasi belanja APBD di kuartal ketiga ini. Pasalnya saat ini adalah waktu yang menentukan nasib pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
“Sekali lagi Juli, Agustus September ini sangat menentukan. Begitu kita belanjakan sesegera mungkin, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke positif itu ada peluang,” ujarnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Tekankan Efisiensi untuk Anggaran Tahun 2021 )
Sebelumnya, pada saat rapat koordinasi virtual Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian membeberkan perkembangan realisasi belanja di 34 provinsi. Dia mengatakan, rata-rata realisasi belanja nasional saat ini sebesar 47,36%. Sementara realisasi belanja rata-rata provinsi masih di kisaran 37,90%.
“Yang di atas rata-rata nasional hanya 5 provinsi yaitu DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 53,49%, Sumatera Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25% dan Gorontalo 48,81%,” ujar Tito.
“Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur, bupati/walikota agar yang namanya belanja APBD ini disegerakan untuk direalisasikan,” tuturnya, Selasa (11/8/2020).
(Baca Juga: Uang Pemda Mengendap di Bank Rp170 Triliun, Jokowi: Guede Sekali Ini )
Dia kembali menyinggung masih banyaknya dana pemda yang mengendap di Bank. Hal ini sempat disinggung Jokowi bulan lalu saat bertemu para gubernur di Istana Bogor, bahkan dari 2017 silam kebiasaan pemerintah daerah mengendapkan anggaran selalu menjadi perhatian.
“Secara nasional saya masih lihat anggaran-anggaran itu masih di bank. APBD masih Rp170 triliun di bank. Artinya penggunaannya memerlukan kecepatan terutama di kuartal ketiga ini,” ungkapnya.
Jokowi kembali menekankan, pentingnya realisasi belanja APBD di kuartal ketiga ini. Pasalnya saat ini adalah waktu yang menentukan nasib pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
“Sekali lagi Juli, Agustus September ini sangat menentukan. Begitu kita belanjakan sesegera mungkin, kemungkinan kita bisa kembali lagi ke positif itu ada peluang,” ujarnya.
(Baca Juga: Sri Mulyani Tekankan Efisiensi untuk Anggaran Tahun 2021 )
Sebelumnya, pada saat rapat koordinasi virtual Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian membeberkan perkembangan realisasi belanja di 34 provinsi. Dia mengatakan, rata-rata realisasi belanja nasional saat ini sebesar 47,36%. Sementara realisasi belanja rata-rata provinsi masih di kisaran 37,90%.
“Yang di atas rata-rata nasional hanya 5 provinsi yaitu DKI Jakarta 54,06%, Kalimantan Selatan 53,49%, Sumatera Barat 51,88%, Sulawesi Selatan 50,25% dan Gorontalo 48,81%,” ujar Tito.
Explore More