Bahlil Tak Terima Hilirisasi Era Jokowi Disebut Ugal-ugalan

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak terima hilirisasi era Jokowi disebut ugal-ugalan. Dia menegaskan hilirisasi merupakan strategi pemerintah untuk memberikan nilai dalam dalam memanfaatkan sumber daya alam Indonesia.

Menurutnya, lewat kebijakan tersebut, Pemerintah tidak lagi menjual komoditas dalam bentuk mentah, paling tidak setengah jadi dan jadi sehingga mampu memberikan nilai tambah, baik dari sisi serapan tenaga kerja dari pembukaan pabrik baru, maupun pendapatan negara lewat pajak yang ditarik.

"Sekarang itu kita mau fokus mau mengembangkan sumber daya alam kita atau mempromosikan negara lain, atau ada apa ini," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/1/2024).



Pernyataan Bahlil itu sekaligus menyinggung salah satu Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden yang memandang sebelah mata soal keberlanjutan program hilirisasi kedepannya. Sebab menurutnya program hilirisasi ini sudah berhasil memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Bahlil menjelaskan, program hilirisasi banyak mendapatkan catatan dari negara-negara di dunia yang meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan larangan ekspor barang mentah. Hal itu yang turut membuat Indonesia digugat ke WTO (World Trade Organization) beberapa waktu lalu.

"Hati-hati loh, ini saya mengumumkan, jangan sampai dibangsa ini ada antek-antek asing untuk masuk merusak tatanan dan mempengaruhi kebijakan publik, bahaya ini," sambung Bahlil.



Pada kesempatan yang berbeda, Co-Captain Timnas Amin, Tom Lembong sempat memberikan beberapa catatan soal hilirisasi. Bahkan dianggap program hilirisasi ini masih dilakukan secara ugal-ugalan dan justru bisa menjadi 'senjata makan tuan'.

"Kita sama sekali tidak anti hilirisasi, jadi hilirisasi itu ada dalam visi misi Anies-Muhaimin juga. Yang kita anti adalah hilirisasi yang disebut Pak Muhaimin, ugal ugalan. Berujung pada konyol," kata Tom Lembong.