Atasi Krisis Kualitas Udara, Pengamat Energi Ingatkan Pentingnya Kualitas BBM

Badar menjelaskan, BBM dikatakan standar Euro IV, jika kandungan sulfur dalam bahan bakar tidak boleh melebihi 10 parts per million (ppm). Adapun bahan bakar seperti bensin dengan nilai oktan atau Research Octane Number (RON) 88 dan Pertalite (RON 91) memiliki kandungan sulfur maksimal 500 ppm. Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) memiliki kandungan sulfur maksimal 50 ppm.

"Alih-alih meningkatkan kualitas BBM sesuai standar Euro IV yang urgen dilakukan saat ini, ada pasangan capres dan cawapres tertentu justru fokus pada Bioetanol yang membutuhkan investasi besar dan waktu yang panjang. Padahal, kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih, adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi," sesal Badar.

Selain tak menjamin bisa mengatasi kualitas udara yang semakin memburuk, Badar melihat, implementasi bioethanol juga menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

"Dari sudut pandang pelaku industri, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) belum menyarankan atau meminta merek mobil melakukan modifikasi untuk penggunaan bahan bakar bioetanol. Selain itu, kalau ngotot akan menggunakan bioethanol untuk mengganti solar dan Pertalite, maka ketergantungan kita pada impor akan meroket, karena pasokan etanol domestik saat ini tidak cukup. Sehingga mau tidak mau justru akan membuka keran impor etanol dan ini membuat harga BBM semakin tidak terjangkau," tukas Badar.

Sebelumnya, dalam debat capres dan cawapres sempat menyinggung mengenai pengembangan energi bersih menjadi janji para capres. Pasangan Anies-Muhaimin, meskipun belum mengeluarkan kebijakan taktis, namun menekankan pentingnya rencana yang menyeluruh terkait transisi energi.

Pasangan Prabowo-Gibran, berencana akan memperbanyak sumber bioetanol sebagai bentuk transisi energi bersih. Sementara Ganjar-Mahfud berjanji akan menjadikan transisi energi baru terbarukan (EBT) menjadi sebuah peluang investasi.

Terkait dengan penggunaan bioetanol sebagai bentuk transisi energi bersih, pemerintah Jokowi saat ini tengah berupaya memanfaatkan etanol sebagai campuran BBM. Salah satu produk yang telah memanfaatkan etanol yakni Pertamax Green 95.

Memang, diakui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Indonesia butuh waktu untuk memanfaatkan etanol secara besar-besaran. Bahan baku masih menjadi tantangan untuk pengembangan etanol ini.

Menurut Tutuka, pengembangan etanol tidak bisa secepat biodiesel. Sementara, jika menggunakan etanol impor akan berdampak pada biaya dan harga bahan bakar.

"Itu masih agak lama etanolnya karena pakai apa kita. Kalau biodiesel kita punya hulunya, kelapa sawit, tapi ini kan kita belum punya. Awal rantai pasoknya nggak punya di hulunya, jadi menurut saya tidak bisa cepat seperti biodiesel. Karena kalau impor pasti akan tambah biaya dan tinggi harganya," terangnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024).