Pertamina Menjaga Penyaluran BBM Subsidi dan LPG 3 Kg Tepat Sasaran lewat Digitalisasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Sepanjang 2023, PT. Pertamina dinilai berhasil menjaga kuota subsidi melalui berbagai sistem, termasuk digitalisasi yang diterapkan BUMN energi tersebut. Lantaran itu, Pertamina diyakini mampu kembali menyalurkan subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg pada 2024.
“Digitalisasi yang dilakukan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga selaku penyalur BBM dan Gas 3 Kg bersubsidi, membawa dampak positif dalam penyaluran barang bersubsidi,” kata anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo.
Sartono menilai pada 2023, Pertamina telah mengimplementasikan berbagai strategi serta terus meningkatkan infrastruktur dan teknologi pendukung. Melalui sistem yang dimiliki Pertamina, termasuk digitalisasi tadi, lanjut Sartono, Pertamina dapat mengelola distribusi dengan lebih akurat dan efisien serta meminimalkan risiko kehilangan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pelacakan yang lebih baik terhadap penggunaan subsidi dan pengelolaan stok secara realtime. Hal ini penting untuk mempercepat respons dalam situasi yang memerlukan penanganan cepat,” imbuhnya.
Karena itulah Sartono optimistis, melalui sistem yang dimiliki, Pertamina bisa menunjukkan komitmen dalam menyalurkan subsidi pada 2024 ini.
“Tentunya penyaluran BBM subsidi dan LPG 3 Kg tepat sasaran merupakan komitmen dan juga semangat kita bersama untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Dengan subsidi yang tepat sasaran, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya dalam menghadapi gejolak harga,” jelas Sartono.
Sartono mengungkapkan, komitmen Pertamina melalui digitalisasi, antara lain ditunjukkan pada saat kunjungan kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina saat melakukan kunjungan kerja.
“Pada kunjungan kerja hingga ke lapangan ditemui banyak peran aktivasi dan penyempurnaan digitalisasi sehingga bisa menerapkan semaksimal mungkin dan memperkecil celah kebocoran pengguna sebagai implementasi konkrit untuk pengisian BBM bersubsidi,” ujar Sartono.
Tidak hanya itu. Sebagai implementasi konkret, lanjutnya, Pertamina juga menerapkan sistem agar konsumen konsumen BBM bersubsidi harus terlebih dahulu terdaftar. Sedangkan pada saat pembelian pun, konsumen tersebut harus menggunakan barcode. Selain itu, pembeli LPG 3 Kg juga harus menggunakan KTP dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebelumnya, guna mengimplementasikan Subsidi Energi, Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024. Pada tahun 2024, Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).
“Digitalisasi yang dilakukan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga selaku penyalur BBM dan Gas 3 Kg bersubsidi, membawa dampak positif dalam penyaluran barang bersubsidi,” kata anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo.
Sartono menilai pada 2023, Pertamina telah mengimplementasikan berbagai strategi serta terus meningkatkan infrastruktur dan teknologi pendukung. Melalui sistem yang dimiliki Pertamina, termasuk digitalisasi tadi, lanjut Sartono, Pertamina dapat mengelola distribusi dengan lebih akurat dan efisien serta meminimalkan risiko kehilangan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pelacakan yang lebih baik terhadap penggunaan subsidi dan pengelolaan stok secara realtime. Hal ini penting untuk mempercepat respons dalam situasi yang memerlukan penanganan cepat,” imbuhnya.
Karena itulah Sartono optimistis, melalui sistem yang dimiliki, Pertamina bisa menunjukkan komitmen dalam menyalurkan subsidi pada 2024 ini.
“Tentunya penyaluran BBM subsidi dan LPG 3 Kg tepat sasaran merupakan komitmen dan juga semangat kita bersama untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Dengan subsidi yang tepat sasaran, masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya dalam menghadapi gejolak harga,” jelas Sartono.
Sartono mengungkapkan, komitmen Pertamina melalui digitalisasi, antara lain ditunjukkan pada saat kunjungan kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina saat melakukan kunjungan kerja.
“Pada kunjungan kerja hingga ke lapangan ditemui banyak peran aktivasi dan penyempurnaan digitalisasi sehingga bisa menerapkan semaksimal mungkin dan memperkecil celah kebocoran pengguna sebagai implementasi konkrit untuk pengisian BBM bersubsidi,” ujar Sartono.
Tidak hanya itu. Sebagai implementasi konkret, lanjutnya, Pertamina juga menerapkan sistem agar konsumen konsumen BBM bersubsidi harus terlebih dahulu terdaftar. Sedangkan pada saat pembelian pun, konsumen tersebut harus menggunakan barcode. Selain itu, pembeli LPG 3 Kg juga harus menggunakan KTP dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebelumnya, guna mengimplementasikan Subsidi Energi, Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024. Pada tahun 2024, Pertamina mendapat tugas menyalurkan BBM Bersubsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT).
(akr)