YKMI Rilis Daftar 10 Produk Terafiliasi Israel, MUI: Sumbernya Jelas Tak Masalah

JAKARTA - Baru-baru ini viral mengenai daftar perusahaan dan produk terafiliasi Israel yang dikeluarkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). Daftar produk tersebut dikeluarkan YKMI menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebingungan masyarakat terhadap produk yang terafiliasi, serta menjadi penguat dari Irsyadat MUI “Ramadhan Tanpa Produk Genosida”.

"Berdasarkan analisis dan kajian internal, kami sudah mendata dan mengidentifikasi ada sepuluh perusahaan, produk yang terafiliasi dengan Israel," jelas Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan dalam diskusi Ramadan Tanpa Produk Genosida, di Jakarta Selatan, Jumat (15/3) lalu.



imawan memaparkan berdasarkan analisis dan kajian internal YKMI dari berbagai sumber terpercaya, seperti laman resmi boycott.thewitness dan bdnaash, terdapat 10 produk yang wajib dihindari oleh umat Islam Indonesia, karena terafiliasi dengan Israel.

"Sepuluh produk tersebut, yakni Starbucks, Danone, Nestle, Zara, Kraft Heinz, Unilever, Coca Cola Group, McDonalds, Burger King, dan Kurma Israel harus dihindari atau wajib diboikot mulai Ramadhan 1445 Hijriah ini," kata dia.



Himawan mengatakan Gerakan #RamadhanTanpaProdukGenosida ini merupakan komitmen umat muslim untuk mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan Irsyadat MUI untuk memboikot produk terafiliasi Israel.

Dari kesepuluh produk tersebut, Himawan menyebutkan masih ada produk lain yang terafiliasi dan produknya tersebar di Indonesia.

Tindakan YKMI tersebut pun mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Sekretaris Jendral MUI, Arif Fahrudin mengatakan, meskipun MUI tidak memiliki otoritas membuat daftar produk terafiliasi, MUI memperbolehkan lembaga-lembaga, termasuk masyarakat yang berfokus pada hal tersebut untuk melakukan riset untuk membuktikan produk tersebut benar terafiliasi Israel.

"Maka dengan ini MUI meminta kepada stakeholder yang terkait seperti pemerintah, kementerian terkait dan lembaga non struktural untuk ikut aktif memberikan literasi bagi masyarakat dengan membuka data dan infomasi produk mana yang terafiliasi serta menyebutkan sumber yang jelas itu tidak masalah," jelas Arif.