alexametrics

Kubu Prabowo-Sandi: Skema Utang SBN Perlu Dievaluasi

loading...
Kubu Prabowo-Sandi: Skema Utang SBN Perlu Dievaluasi
Direktur Konsolidasi Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fuad Bawazier (dua dari kiri). Foto/SINDOnews/Rico Afrido Simanjuntak
A+ A-
JAKARTA - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai skema utang yang dilakukan pemerintah dengan menjual Surat Berharga Negara (SBN) perlu dievaluasi. Koalisi Adil dan Makmur menganggap membengkaknya utang pemerintah karena penjualan SBN.

"Seperti yang saya katakan beberapa kali, SBN ini umurnya baru sekitar 11 tahun. Tapi angkanya sudah mencapai Rp3.600 triliun," ujar Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fuad Bawazier dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, jumlah utang pemerintah tidak naik signifikan dengan pinjaman utang luar negeri model lama. Adapun utang pemerintah hanya Rp800 triliun sebelum diperkenalkannya mekanisme penjualan SBN.



Sementara, keseluruhan utang dialokasikan untuk proyek. "Yang ini baru 11 tahun sejak Menkeu memperkenalkan sistem utang SBN, langsung melejit utangnya. Utang besar tapi penggunaannya enggak jelas," paparnya.

Dia berpendapat, dari total utang pemerintah saat ini, sebesar Rp4.400 triliun, sebagian besar berasal dari penjualan SBN. Sedangkan sisanya dari sistem utang model lama seperti pinjaman utang luar negeri.

"Sistem model lama itu hanya 18%. Dan 82% komponen utang (SBN)," imbuhnya.

Sehingga, dia meyakini bahwa kemampuan pemerintah untuk membayar utang terancam jika tak segera dievaluasi. Sebab, pembeli SBN meminta bunga yang sangat tinggi.

"Kalau enggak tinggi, saya enggak mau beli surat utang kamu. Karena bunganya itu praktis agak lama, tertinggi di Asia Pasifik," bebernya.
(ven)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak