Zonasi Penjualan Rokok Mau Diatur Pemerintah, Pedagang Teriak Matikan Usaha
Kamis, 23 Mei 2024 - 20:37 WIB
loading...
Rencana pemerintah untuk mengatur zona larangan penjualan rokok, mendapatkan respons dari Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana mengatur zona larangan penjualan rokok di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang atau UU No. 17/2023 tentang Kesehatan atau RPP Kesehatan .Sebagaimana diketahui, dalam aturan tersebut memuat larangan penjualan rokok dengan zonasi di bawah 200 meter dari tempat pendidikan dan ruang bermain anak.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan (APKLI Perjuangan), Ali Mahsun Atmo, buka suara.Menurutnya, sebelum aturan tersebut diberlakukan, perlu adanya keselarasan dengan pemangku kepentingan lantaran peraturan tersebut akan berdampak sangat besar pada keberlangsungan usaha .
“Peraturan ini akan berdampak sangat besar pada keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha warung yang terdampak,” kata Ali seperti dikutip dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (23/5/2024).
Baca Juga: LPPKI: Rencana Larangan Penjualan Rokok Batangan Tekan Ekonomi Masyarakat
Ali mengatakan, aturan tersebut akan merugikan para pedagang yang berada di dalam zonasi yang telah ditentukan. Padahal ia menilai rokok adalah barang yang legal untuk diperdagangkan, dan sudah ada pembatasan usia minimal untuk membeli rokok.
Lebih lanjut Ia menyebut Pemerintah sebaiknya menerima masukan dari para pelaku usaha yang terlibat langsung pada penjualan rokok atas rencana aturan ini. Ia juga menegaskan, semua pihak harus dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi.
"Saya kira setiap regulasi harus dilakukan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan ekonomi rakyat masyarakat. Semua harus dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi," ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan (APKLI Perjuangan), Ali Mahsun Atmo, buka suara.Menurutnya, sebelum aturan tersebut diberlakukan, perlu adanya keselarasan dengan pemangku kepentingan lantaran peraturan tersebut akan berdampak sangat besar pada keberlangsungan usaha .
“Peraturan ini akan berdampak sangat besar pada keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha warung yang terdampak,” kata Ali seperti dikutip dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (23/5/2024).
Baca Juga: LPPKI: Rencana Larangan Penjualan Rokok Batangan Tekan Ekonomi Masyarakat
Ali mengatakan, aturan tersebut akan merugikan para pedagang yang berada di dalam zonasi yang telah ditentukan. Padahal ia menilai rokok adalah barang yang legal untuk diperdagangkan, dan sudah ada pembatasan usia minimal untuk membeli rokok.
Lebih lanjut Ia menyebut Pemerintah sebaiknya menerima masukan dari para pelaku usaha yang terlibat langsung pada penjualan rokok atas rencana aturan ini. Ia juga menegaskan, semua pihak harus dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi.
"Saya kira setiap regulasi harus dilakukan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan ekonomi rakyat masyarakat. Semua harus dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi," ungkapnya.
Lihat Juga :
