Tapera Diminta Ditinjau Kembali, Begini Saran Para Pengamat

“Berdasarkan penelitian saya, format kebijakan yang tepat itu diiringi dengan narasi yang diinisiasi publik melalui partisipasi secara bottom-up. Kalau untuk saat ini, bagaimana pemerintah membangun narasi yang positif ketika masyarakat saja tidak dilibatkan dalam berbagai proses kebijakan publik? Sehingga, saya kurang sepaham jika ada yang menyebut bahwa ini persoalan kurang sosialisasi saja," bebernya.

Imam menambahkan, kebijakan ini menjadi indikasi bahwa proses analisis kebijakan publik tidak berjalan semestinya di level kementerian.

“Saya khawatir dengan posisi Pancasila di pemerintahan, letaknya di mana? Apa pengenaan pajak ini bisa disebut kebijakan yang Pancasilais? Selain itu, saya cukup khawatir gaung negatif yang saat ini muncul di media sosial itu akan termanifestasikan di lapangan, yang tentunya dapat mengganggu stabilitas situasi jelang Pilkada Serentak dan iklim kondusif di masyarakat,” pungkasnya.