Pengusaha Tuntut Pemerintah Kembali Perketat Aturan Impor

“Tentu polemik ini sudah banyak kita suarakan melalui media bahwa kita menolak Permendag 8/2024. Kami ingin menuntut pemerintah untuk tetap mempertahankan adanya pertek di industri tekstil,” tambah Danang.

Lebih jauh, Danang meyakini keputusan Permendag 8/2024 karena ada intervensi kelompok-kelompok tertentu kepada Menteri Perdagangan.

"Tidak mungkin pak Mendag dengan inisiatifnya sendiri melakukan perubahan, pasti ada intervensi dari oknum atau pihak luar yang pada ujungnya menegasikan kewenangan kemenperin terhadap pertek," keluh Danang.

Kekecewaan senada disampaikan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Industri Alas Kaki Nusantara David Chalik. David menceritakan bahwa para pelaku industri merasa sangat terbantu dengan Permendag 36/2023 karena sangat menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan industri dalam negeri. Namun sayang sekali aturan tersebut diganti dengan Permendag 8/2024 yang membuka keran impor besar-besaran.

“Kami senang dan berbunga-bunga dengan Permendag nomor 36/2023, dengan adanya kebijakan tersebut Akhirnya bisa membuat kami lebih kreatif lagi dan punya semangat. Pesanan sepatu di tempat kami itu meningkat termasuk kebutuhan dalam negeri brand-brand lokal dan juga instansi,” terang David.



Namun sejak aturan impor dipermudah oleh Permendag 8/2024 sejak 17 Mei 2024, dampaknya langsung dirasakan oleh para pelaku industri dalam negeri. Pesanan-pesanan yang seharusnya bisa dinikmati pengusaha dalam negeri dan membuka lebih banyak lapangan kerja tak sedikit yang dialihkan para pemesan ke produk impor.

“Sejak pemberlakuan permendag nomor 8 tahun 2024 pada 17 Mei lalu, tidak sedikit kawan-kawan dari industri kecil yang tadinya mereka sudah akan mendapatkan pekerjaan karena proses pembuatan sepatu itu harus bikin sampel dan lain sebagainya bahkan sudah dijanjikan untuk pekerjaan mereka langsung pindah ke impor,”

David menilai regulasi kemudahan impor ini ini justru membuat industri alas kaki nasional tidak bisa bersaing. Dirinya tentunya berharap bahwa kebijakan Permendag 8/2024 bisa diubah dengan aturan yang semangatnya seperti Permendag 36/2023 yang mendukung kemajuan industri dalam negeri. "Permendag 8/2024 itu kebijakan yang 'ugal-ugalan' bikin industri nasional mati," tutup David.