Boleh Kritak Kritik Sana Sini, Sri Mulyani: Kita Bersyukur Hidup di Negara Demokrasi
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menandaskan bahwa sebagai warga Indonesia patut bersyukur karena hidup di negara demokrasi . Pasalnya, tinggal di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi cukup menguntungkan.
Pasalnya, seluruh elemen masyarakat diberikan ruang memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Tujuannya tak lain demi menciptakan kesejahteraan, institusi yang baik, ketegasan hukum, hingga birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan.
"Apa legacy yang ingin Anda lihat di masa depan? Saya ingin melihat semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bagus, didukung dengan institusi yang bagus, baik di level pemerintah, BUMN maupun swasta," kataSri Mulyani dalam sebuah webinar, Kamis (20/8/2020).
Tidak hanya itu, masyarakat juga bersama-sama menikmati akses infrastruktur yang memadai. Bahkan sistem demokrasi akan mendorong RI cepat sejajar menjadi negara maju sejajar dengan negara AS dan yang lainnya dengan syarat target-target pembangunan infrastruktur terus diselesaikan.
Terlebih, saat ini RI sudah masuk dalam kategori negara berpendapatan upper middle income country alias menengah atas. "Mungkin sudah banyak yang menikmati fasilitas jalan-jalan tol , tapi itu baru beberapa contoh dari pencapaian infrastruktur. Kita gap infrastrukturnya masih jauh," ujarnya.
Dia menandaskan pembangunan infrastruktur memang terus terus digenjot khususnya di Jawa. Namun demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal khususnya di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Sebab itu, target-target yang telah dicanangkan pemerintah harus diselesaikan jika ingin menjadi negara maju utamanya untuk negara yang baru saja melewati lower middle income country menjadi sedikit di atas upper middle income country. "Sehingga kita perlu benar-benar melakukan pembangunan," jelasnya.
Pasalnya, seluruh elemen masyarakat diberikan ruang memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Tujuannya tak lain demi menciptakan kesejahteraan, institusi yang baik, ketegasan hukum, hingga birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan.
"Apa legacy yang ingin Anda lihat di masa depan? Saya ingin melihat semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang bagus, didukung dengan institusi yang bagus, baik di level pemerintah, BUMN maupun swasta," kataSri Mulyani dalam sebuah webinar, Kamis (20/8/2020).
Tidak hanya itu, masyarakat juga bersama-sama menikmati akses infrastruktur yang memadai. Bahkan sistem demokrasi akan mendorong RI cepat sejajar menjadi negara maju sejajar dengan negara AS dan yang lainnya dengan syarat target-target pembangunan infrastruktur terus diselesaikan.
Terlebih, saat ini RI sudah masuk dalam kategori negara berpendapatan upper middle income country alias menengah atas. "Mungkin sudah banyak yang menikmati fasilitas jalan-jalan tol , tapi itu baru beberapa contoh dari pencapaian infrastruktur. Kita gap infrastrukturnya masih jauh," ujarnya.
Dia menandaskan pembangunan infrastruktur memang terus terus digenjot khususnya di Jawa. Namun demikian, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal khususnya di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Sebab itu, target-target yang telah dicanangkan pemerintah harus diselesaikan jika ingin menjadi negara maju utamanya untuk negara yang baru saja melewati lower middle income country menjadi sedikit di atas upper middle income country. "Sehingga kita perlu benar-benar melakukan pembangunan," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
