Luhut Sentil Perusahaan Sawit: Banyak NPWP Saja Tidak Punya
Rabu, 10 Juli 2024 - 10:51 WIB
loading...
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan semprot perusahaan sawit yang menurutnya menjadikan salah satu penyebab penerimaan pajak pada semester I 2024 merosot. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, salah satu penyebab penerimaan pajak pada semester I 2024 merosot. Hal itu dikarenakan menurunnya setoran pajak para korporasi.
Baca Juga: Lewati Semester I, Kanwil DJP Jakarta Barat Bukukan Penerimaan Pajak Rp31,65 T
Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang bahkan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga dapat dipastikan juga absen membayar pajak, utamanya PPh Badan.
"Masa ada sekian banyak perusahaan misal di sawit NPWP saja tidak punya, kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Selasa (9/7/2024).
Baca Juga: Proteksi Industri Sawit, Negara Perlu Benahi Regulasi dan Hukum
Hal itu juga, yang menurutnya saat ini pemerintah sedang kebut sistem digitalisasi. Hal itu diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, utamanya dalam strategi pengumpulan perpajakan.
"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja, efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik," sambungnya.
Baca Juga: Lewati Semester I, Kanwil DJP Jakarta Barat Bukukan Penerimaan Pajak Rp31,65 T
Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang bahkan belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sehingga dapat dipastikan juga absen membayar pajak, utamanya PPh Badan.
"Masa ada sekian banyak perusahaan misal di sawit NPWP saja tidak punya, kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Selasa (9/7/2024).
Baca Juga: Proteksi Industri Sawit, Negara Perlu Benahi Regulasi dan Hukum
Hal itu juga, yang menurutnya saat ini pemerintah sedang kebut sistem digitalisasi. Hal itu diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, utamanya dalam strategi pengumpulan perpajakan.
"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja, efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik," sambungnya.
Lihat Juga :
