Negara Kaya Minyak Kirim Permohonan Resmi Gabung BRICS Selang Sehari Dikunjungi Putin

BAKU - Azerbaijan secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok negara-negara berkembang utama, BRICS . Proposal tersebut hanya berselang sehari setelah kunjungan Presiden Rusia, Vladimir Putin ke negara Kaukasus Selatan yang kaya minyak itu untuk menopang hubungan regional dan mengamankan rute perdagangan Moskow yang berada di bawah tekanan.



Pengumuman dari kementerian luar negeri di ibukota Azerbaijan, Baku, datang ketika aliansi BRICS berniat ekspansi besar-besaran. Selama lebih dari satu dekade, blok itu hanya mencakup lima negara yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lalu pada Januari lalu, Iran, Mesir, Ethiopia dan Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi bergabung ke dalam BRICS, dan Arab Saudi mengatakan sedang mempertimbangkan melakukan langkah serupa.



BRICS merupakan rumah bagi beberapa produsen minyak terbesar di dunia, serta menyumbang lebih dari seperempat PDB dunia. Di sisi lain anggotanya Rusia dan Iran punya hubungan kurang harmonis dengan Barat yang semakin diperparah usai pecahnya perang Ukraina, ditambah kebijakan regional Iran.

Hubungan bisnis menjadi agenda utama selama pertemuan antara Putin dan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev pada hari Senin kemarin, dengan Aliyev mengumumkan, telah mengalokasikan USD120 juta dalam upaya meningkatkan transportasi kargo antara kedua negara.

Ahli politik Zardusht Alizade menerangkan, Putin semakin bergantung pada negara-negara seperti Azerbaijan untuk mengakses pasar global seiring hantaman sanksi Barat terhadap Moskow atas tindakannya di Ukraina.

Alizade menambahkan, menjaga hubungan baik dengan Moskow menjadi penting buat Azerbaijan dalam meningkatkan keamanan nasional di tengah ketegangan dengan negara tetangga Armenia.

Rusia telah menjadi sponsor dan sekutu lama Armenia sejak jatuhnya Uni Soviet. Tetapi hubungan di antara mereka menjadi semakin tegang sejak September 2023, ketika militer Azerbaijan menguasai wilayah Karabakh, mengakhiri tiga dekade pemerintahan separatis etnis Armenia.

Armenia menuduh pasukan penjaga perdamaian Rusia yang dikerahkan ke wilayah itu gagal menghentikan serangan Azerbaijan. Moskow, yang memiliki pangkalan militer di Armenia, berpendapat bahwa pasukannya tidak memiliki mandat untuk campur tangan.