Utang Israel Membengkak, Pemerintah Netanyahu Terancam Dibubarkan
loading...
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Netanyahu terancam dibubarkan lantaran mengulur pembahasan anggaran 2025 di tengah curamnya defisit dan utang yang membengkak. Pembicaraan substantif mengenai kerangka kerja fiskal untuk tahun depan tersebut belum dimulai di tengah-tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza, menurut laporan Bloomberg.
Baca Juga: Publik Arab Ledek Nasrallah: Roket Hizbullah Hanya Bunuh dan Lukai Ayam Israel
Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah terhenti dalam melakukan pembahasan anggaran 2025. Pejabat Kementerian Keuangan Israel mengatakan penyusunan anggaran biasanya sudah berjalan dengan baik pada saat ini, tetapi hampir tidak ada diskusi substantif yang terjadi.
Proposal anggaran biasanya disusun pada awal musim panas, dibawa ke kabinet untuk disetujui pada Agustus, dan disahkan oleh parlemen pada akhir tahun. Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada 31 Maret 2025 akan berakibat pada pembubaran pemerintah dan pemilihan umum.
Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dilaporkan telah bertemu dengan perdana menteri minggu lalu untuk membicarakan anggaran, belum menjelaskan penundaan tersebut. Sementara, Gubernur Bank Sentral Israel, Amir Yaron, telah meminta Netanyahu untuk mempercepat proses tersebut lantaran pasar keuangan mencari kebijakan fiskal yang bertanggung jawab bahkan pada masa perang.
Baca Juga: Saling Balas, Pertarungan China dan Uni Eropa Makin Panas
Yaron menegaskan, penyesuaian anggaran permanen dengan total sekitar 30 miliar shekel atau USD8,1 miliar diperlukan tahun depan untuk mempertahankan peningkatan pertahanan dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan perang. Ia juga menekankan perlunya rasio utang Israel terhadap PDB untuk dipertahankan.
"Mempertahankan kerangka anggaran untuk tahun 2024 dan mendorong proses penataan anggaran untuk tahun 2025 sangatlah penting," tegas Yaron dilansir dari Russia Today, Selasa (27/8/2024).
Dihadapkan dengan penurunan peringkat kredit karena defisit negara yang melebar di tengah meningkatnya pengeluaran militer dan sipil, Pemerintah Israel berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mempertahankan tanggung jawab fiskal dan kredibilitas.
Baca Juga: Publik Arab Ledek Nasrallah: Roket Hizbullah Hanya Bunuh dan Lukai Ayam Israel
Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah terhenti dalam melakukan pembahasan anggaran 2025. Pejabat Kementerian Keuangan Israel mengatakan penyusunan anggaran biasanya sudah berjalan dengan baik pada saat ini, tetapi hampir tidak ada diskusi substantif yang terjadi.
Proposal anggaran biasanya disusun pada awal musim panas, dibawa ke kabinet untuk disetujui pada Agustus, dan disahkan oleh parlemen pada akhir tahun. Kegagalan untuk meloloskan anggaran pada 31 Maret 2025 akan berakibat pada pembubaran pemerintah dan pemilihan umum.
Netanyahu dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dilaporkan telah bertemu dengan perdana menteri minggu lalu untuk membicarakan anggaran, belum menjelaskan penundaan tersebut. Sementara, Gubernur Bank Sentral Israel, Amir Yaron, telah meminta Netanyahu untuk mempercepat proses tersebut lantaran pasar keuangan mencari kebijakan fiskal yang bertanggung jawab bahkan pada masa perang.
Baca Juga: Saling Balas, Pertarungan China dan Uni Eropa Makin Panas
Yaron menegaskan, penyesuaian anggaran permanen dengan total sekitar 30 miliar shekel atau USD8,1 miliar diperlukan tahun depan untuk mempertahankan peningkatan pertahanan dan pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan perang. Ia juga menekankan perlunya rasio utang Israel terhadap PDB untuk dipertahankan.
"Mempertahankan kerangka anggaran untuk tahun 2024 dan mendorong proses penataan anggaran untuk tahun 2025 sangatlah penting," tegas Yaron dilansir dari Russia Today, Selasa (27/8/2024).
Dihadapkan dengan penurunan peringkat kredit karena defisit negara yang melebar di tengah meningkatnya pengeluaran militer dan sipil, Pemerintah Israel berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk mempertahankan tanggung jawab fiskal dan kredibilitas.
(nng)
Lihat Juga :
