Badan Penerimaan Negara Diperlukan untuk Reformasi Pajak yang Adil

JAKARTA - Reformasi pajak menjadi langkah krusial bagi perekonomian negara, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Pandangan ini diungkap oleh Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan Indonesia, sebagai respons atas rencana Prabowo Subianto, presiden terpilih, membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menurut Fuad, sistem perpajakan yang adil tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial.

"Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, penting bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," ujar Fuad, dikutip Kamis (19/9/2024).

Baca Juga: Peringati HUT Ke-59, IKPI Bantu Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Pajak

Salah satu alasan mendasar di balik perlunya reformasi pajak adalah fakta bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi ketidakadilan dalam sistem perpajakannya. Fuad Bawazier mengemukakan, reformasi di BPN harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan tidak hanya mengandalkan pajak dari sektor formal.

Pembangunan sistem perpajakan yang inklusif dapat membantu mendorong partisipasi dari sektor informal yang selama ini terabaikan. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh sistem perpajakan saat ini mencakup penghindaran pajak, kebocoran pendapatan, dan kurangnya kepatuhan dari wajib pajak.

Mengatasi permasalahan ini melalui reformasi akan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, sehingga meningkatkan pendapatan negara yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan adanya sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Reformasi pajak yang efektif akan memberikan solusi jangka panjang terhadap permasalahan distribusi kekayaan. "Oleh karena itu, berinvestasi dalam memperbaiki sistem perpajakan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata di Indonesia," paparnya.

Fuad juga menjelaskan, BPN akan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan implementasi reformasi pajak di Indonesia agar lebih adil dan transparan. Fungsi utama BPN adalah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan pendapatan negara, karena proses ini merupakan bagian integral dari kestabilan ekonomi nasional.

Efektivitas pengumpulan pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diberlakukan, serta pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Secara spesifik, BPN berikan perhatian pada aspek pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada pemantauan kewajiban pajak yang terutang, namun juga mencakup aspek evaluasi dari sistem perpajakan secara keseluruhan. "Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, BPN harus mampu melakukan evaluasi yang objektif dan transparan terhadap kebijakan perpajakan yang ada," terang Fuad.

Lebih jauh lagi, sambung dia, BPN memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menciptakan kebijakan perpajakan yang lebih adil. Dengan data yang relevan dan analisis yang mendalam, mereka mampu mengidentifikasi kelompok wajib pajak yang seharusnya mendapatkan perlakuan berbeda dalam hal sanksi dan beban pajak.

Dalam konteks ini, Fuad Bawazier sebagai mantan Menteri Keuangan Indonesia menyampaikan bahwa keadilan dalam sistem perpajakan tidak hanya tentang berapa banyak seseorang membayar pajak, tetapi juga tentang kemampuan dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Sebab itu, reformasi di badan perpajakan dan penerapan praktik terbaik dalam pengumpulan dan pengawasan pajak sangat diperlukan. Melalui langkah tersebut, diharapkan bisa terwujud sistem perpajakan yang tidak hanya efisien tetapi juga efektif dalam mendukung pembangunan nasional yang lebih merata dan berkeadilan.

Mewujudkan Reformasi Pajak yang Adil

Disebutkan Fuad Bawazier, reformasi pajak yang adil memerlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam strategi untuk dapat diterapkan secara efektif. Salah satu langkah awal adalah melakukan analisis kebijakan perpajakan yang ada saat ini.

"Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi celah dan ketidakadilan yang mungkin ada dalam sistem perpajakan saat ini," sebutnya.

Baca Juga: Data NIK dan NPWP Gibran hingga Jokowi Bocor? Begini Respons DJP

Fuad juga mengemukakan pentingnya memperbarui kebijakan perpajakan agar sesuai dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Penilaian yang teliti terhadap kebijakan dapat menjadi pendorong awal untuk melakukan perubahan.

Selanjutnya, penerapan teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, badan penerimaan negara dapat mengoptimalkan pengumpulan pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

"Misalnya, penerapan sistem e-filing yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan," ujarnya memberi contoh.

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa semua wajib pajak membayar kewajiban mereka dengan adil, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi sangat krusial. Masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Diskusi publik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu membangun legitimasi kebijakan perpajakan.

"Contoh dari negara lain yang berhasil menerapkan reformasi pajak, seperti di beberapa negara Skandinavia, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pajak dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif," sarannya.

Dalam konteks ini, tambah Fuad, BPN harus mengambil inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan reformasi pajak yang diinginkan.