Tak Mau Bebani Kelas Menengah Imbas Defisit Anggaran, PM Perancis Naikkan Pajak Orang Kaya
loading...
Situasi keuangan Prancis sangat serius, namun tidak mau membebani pajak kepada kelas menengah dan bawah. Foto/AP
A
A
A
JAKARTA - Perdana Menteri Perancis Michel Barnier mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menaikkan pajak bagi orang-orang terkaya dan beberapa perusahaan besar di Perancis. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki defisit anggaran yang tak terkendali.
Barnier mengatakan kepada lembaga penyiaran France 2 bahwa situasi keuangan pemerintah sangat serius. Namun, pihaknya tidak mau membebani pajak kepada kelas menengah dan bawah.
"Saya tidak akan menaikkan pajak lebih jauh lagi bagi seluruh rakyat Prancis, baik bagi masyarakat yang paling sederhana, atau bagi mereka yang bekerja, maupun bagi kelas menengah. Namun saya tidak bisa mengecualikan orang-orang terkaya dari upaya nasional untuk memperbaiki situasi ini," Kata Barnier dikuitp dari Reuters, Senin (23/9/2024)
Total utang Perancis mencapai 110% dari PDB atau mendekati 3,2 juta euro. Pendapatan pajak yang lebih lemah dari perkiraan dan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi telah menyebabkan defisit anggaran sektor publik meningkat menjadi 6,2% dari output perekonomian tahun depan jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengendalikannya.
“Sebagian besar utang kami ditempatkan di pasar internasional dan luar negeri. Kami harus menjaga kredibilitas Prancis,” kata Barnier.
Menurutnya, situasi ini memerlukan langkah-langkah untuk mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Untuk itu masyarakat dengan penghasilan tinggi harus melakukan bagian mereka agar membantu pemulihan keuangan Perancis.
Namun, Lanjut Barnier, tidak akan ada kenaikan pajak penghasilan bagi orang-orang dengan pendapatan rendah, penerima upah, atau kelas berpenghasilan menengah.
“Saya tidak akan menambah beban pajak bagi seluruh rakyat Prancis, mereka sudah membayar pajak tertinggi di antara semua mitra UE,” ujarnya.
Tugas besar pertama Barnier adalah mengajukan rencana anggaran tahun 2025 yang menangani situasi keuangan Prancis bulan depan. Prancis telah ditempatkan di bawah prosedur formal karena melanggar aturan anggaran Uni Eropa.
Barnier mengatakan kepada lembaga penyiaran France 2 bahwa situasi keuangan pemerintah sangat serius. Namun, pihaknya tidak mau membebani pajak kepada kelas menengah dan bawah.
"Saya tidak akan menaikkan pajak lebih jauh lagi bagi seluruh rakyat Prancis, baik bagi masyarakat yang paling sederhana, atau bagi mereka yang bekerja, maupun bagi kelas menengah. Namun saya tidak bisa mengecualikan orang-orang terkaya dari upaya nasional untuk memperbaiki situasi ini," Kata Barnier dikuitp dari Reuters, Senin (23/9/2024)
Total utang Perancis mencapai 110% dari PDB atau mendekati 3,2 juta euro. Pendapatan pajak yang lebih lemah dari perkiraan dan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi telah menyebabkan defisit anggaran sektor publik meningkat menjadi 6,2% dari output perekonomian tahun depan jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengendalikannya.
“Sebagian besar utang kami ditempatkan di pasar internasional dan luar negeri. Kami harus menjaga kredibilitas Prancis,” kata Barnier.
Menurutnya, situasi ini memerlukan langkah-langkah untuk mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Untuk itu masyarakat dengan penghasilan tinggi harus melakukan bagian mereka agar membantu pemulihan keuangan Perancis.
Namun, Lanjut Barnier, tidak akan ada kenaikan pajak penghasilan bagi orang-orang dengan pendapatan rendah, penerima upah, atau kelas berpenghasilan menengah.
“Saya tidak akan menambah beban pajak bagi seluruh rakyat Prancis, mereka sudah membayar pajak tertinggi di antara semua mitra UE,” ujarnya.
Tugas besar pertama Barnier adalah mengajukan rencana anggaran tahun 2025 yang menangani situasi keuangan Prancis bulan depan. Prancis telah ditempatkan di bawah prosedur formal karena melanggar aturan anggaran Uni Eropa.
(fch)
Explore More