APBN 2025 Sudah Antisipasi Kabinet Gemuk Prabowo, Bakal Ada 44 Kementerian?
loading...
Kemenkeu memastikan kabinet gemuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang berjumlah 44 kementerian tetap menjaga APBN tetap sehat dan kredibel di tahun mendatang. Foto/Dok
A
A
A
BANTEN - Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) memastikan kabinet gemuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang berjumlah 44 kementerian tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tetap sehat dan kredibel di tahun mendatang.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo mengungkapkan, untuk mendukung transisi dan sudah dihitung berdasarkan dari belanja non K/L maka defisit tetap dipastikan 2,53%.
"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel. Dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin nanti ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, itu tentu kita cermati," jelas Wahyu dalam media gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).
Adapun dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menegaskan, anggaran K/L sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani APBN maka dinilai tak menjadi masalah.
“Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,” kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo mengungkapkan, untuk mendukung transisi dan sudah dihitung berdasarkan dari belanja non K/L maka defisit tetap dipastikan 2,53%.
"Jadi kan clue-nya ada dua, kita mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel. Dinamika reorganisasi di kelembagaan, mungkin nanti ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya, itu tentu kita cermati," jelas Wahyu dalam media gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).
Adapun dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono menegaskan, anggaran K/L sudah dicadangkan dalam APBN 2025 dalam pos Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
"Dirjen anggaran dan saya sudah bertemu dengan Menteri PAN-RB untuk menampung anggaran-anggaran itu. Itu sudah dicadangkan, angkanya belum bisa dikasih tahu karena KL-nya belum ada. Sudah ada di pos BA BUN," kata Thomas.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani APBN maka dinilai tak menjadi masalah.
“Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,” kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).
Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.
Explore More