Soal Kemasan Rokok Polos, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Semua Pihak
Selasa, 01 Oktober 2024 - 17:28 WIB
loading...
Legislator menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penyusunan regulasi penggunaan logo dalam kemasan rokok. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penyusunan regulasi penggunaan logo dalam kemasan rokok . Dia menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan semua masukan stakeholder, termasuk asosiasi industri dan pihak terdampak lainnya.
“Regulasi ini bermula dari aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengalami penundaan lama karena kami ingin memastikan bahwa semua pihak, baik pengusaha maupun pihak lain, tidak merasa dirugikan,” ujarnya.
Baca Juga: Kemenperin Khawatirkan Kemasan Rokok Polos Rugikan Perekonomian
Saleh Daulay juga mengungkapkan, bahwa dalam pembuatan detail regulasi, Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) lebih memilih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) ketimbang Undang-undang (UU). Padahal jika diatur detail UU, DPR dapat mengajak semua pihak terdampak untuk terlibat dalam penyusunan regulasi. Beda halnya dengan PP yang penyusunannya tidak melibatkan parlemen.
Imbasnya kata dia, PP 28/2024 maupun RPMK menjadi sumber sengketa saat ini. Padahal seyogyanya, legislator tidak ingin mengabaikan aspek kesehatan, namun juga tidak ingin mengabaikan aspek ekonomi.
Baca Juga: Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Ramai-ramai Diprotes
“Regulasi ini bermula dari aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengalami penundaan lama karena kami ingin memastikan bahwa semua pihak, baik pengusaha maupun pihak lain, tidak merasa dirugikan,” ujarnya.
Baca Juga: Kemenperin Khawatirkan Kemasan Rokok Polos Rugikan Perekonomian
Saleh Daulay juga mengungkapkan, bahwa dalam pembuatan detail regulasi, Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) lebih memilih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) ketimbang Undang-undang (UU). Padahal jika diatur detail UU, DPR dapat mengajak semua pihak terdampak untuk terlibat dalam penyusunan regulasi. Beda halnya dengan PP yang penyusunannya tidak melibatkan parlemen.
Imbasnya kata dia, PP 28/2024 maupun RPMK menjadi sumber sengketa saat ini. Padahal seyogyanya, legislator tidak ingin mengabaikan aspek kesehatan, namun juga tidak ingin mengabaikan aspek ekonomi.
Baca Juga: Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Ramai-ramai Diprotes
Lihat Juga :
