Tatap 2020, SDM hingga Tingkatkan Ekspor Jadi PR Pemerintah

JAKARTA - Menatap tahun baru 2020, pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diingatkan untuk terus memantau perkembangan perekonomian global terutama di tengah perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China. Disamping itu sektor ketenagakerjaan, kebijakan (policy) dan peraturan (regulasi) yang mendukung kemudahan berinvestasi dinilai juga harus menjadi fokus.

Terutama yang menghambat investasi didearah-daerah, mendorong seluruh sektor usaha menengah ke bawah, tetap mempertahankan pengurangan pajak UKM. "Pemerintahan Jokowi-Amin harus memperkuat, mendukung dan mempermudah sektor produksi dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor," kata Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat di Jakarta.

Menurutnya pembangunan infrastruktur juga harus dipercepat untuk mempermudah dan mempercepat transportasi, baik darat, laut dan udara dengan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dibidang telekomunikasi yang canggih.

"Kendala mempersiapkan percepatan ekonomi tersebut di atas adalah soal budaya korupsi. Memberantas mafia pangan dan migas yang selama ini dikuasai oleh para pemain lama. Dimana para bandit-bandit (mafia) ini selalu hidup berdampingan mesra dengan pelaku elit politik," ujar Taki sapaan akbarnya.

Sambung Taki mengatakan, disamping itu tenaga kerja Indonesia diyakini masih banyak yang terbatas, tidak sesuai dengan skill. Lalu maraknya isu politik identitas menambah rusaknya keharmonisan warga negara, ditambah lagi Pemerintahan daerah tidak merespons positif arah visi presiden Jokowi.

"Sangat perlu diperhatikan dan menjadi solusi ke depan adalah bagaimana mencetak Sumber Daya Manusia (SDM). Terutama dalam memaksimalkan untuk mengelola sumber daya kekayaan alam kemaritiman di Indonesia yang sangat berlimpah," tegasnya.

Dalam sektor hukum, Taki mengungkapkan masih banyak yang perlu dibenahi. Di antaranya, persoalan konflik agraria dan persoalan intoleransi. Sangat perlu menjadi perhatian lebih pemerintahan Jokowi-Amin lima tahun ke depan.

Selain itu, lanjut dia, isu soal otonomi khusus Propinsi Papua dan Aceh menjadi perhatian lebih. Harus dikaji, seberapa jauh manfaat pembangunan yang sudah didapatkan dan dirasakan rakyat Aceh dan Papua dari dana otonomi khusus (Otsus). Apalagi dikaitkan dana Otsus untuk Papua akan berakhir ditahun 2021.

"Pemerintahan Jokowi-Amin kedepan lebih banyak mengkampanyekan isu soal Kebhinnekaan. Salah satu caranya adalah membumikan kembali nilai-nilai toleransi dalam mata pelajaran di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Kami relawan Jokowi sangat optimis rezim Jokowi-Amin dalam merealisasikan program ekonomi kedepan akan berjalan lebih baik. Lebih cepat, dan lebih fokus pada percepatan pembangunan berkelanjutan, mengingat adanya pengalaman 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK sebelumnya," tuturnya.

Lebih lanjut terang dia, diyakini pemerintahan Jokowi-Amin ke depan akan memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Sehingga tidak rapuh oleh isu-isu politik identitas yang menjadi salah satu acamanan disintegrasi bangsa

"Percepatan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan kepastian hukum dalam menyerap investasi. Menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan hukum terhadap setiap warga negara. Membangun kesadaran dalam rangka kampanye pencegahan terhadap korupsi, membangun demokrasi yang semakin berkualitas, dan penataan reformasi birokrasi dalam menjawab tantangan kedepan Indonesia lebih baik, ini adalah bagian dari fokus realisasi visi presiden Jokowi kedepannya," pungkas Taki.