Jaga Iklim Investasi di Bumi Nikel

MAKASSAR - Pertambangan merupakan sektor yang berperan penting dalam struktur perekonomian Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satu komoditas yang menjadi primadona tambang adalah nikel.

Baca juga: 3 Perusahaan China yang Beroperasi di Morowali

Tidak hanya diberkahi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Sulsel didukung dengan kehadiran perusahaan pertambangan kelas dunia yang mampu mengolah komoditas andalan ekspor tersebut dengan praktik berkelanjutan. Salah satunya adalah PT Vale Indonesia (PT Vale) yang memiliki basis operasional di 'Bumi Nikel' Blok Sorowako, Kabupaten Luwu Timur (Lutim).



Hadir sudah lebih dari lima dekade di Indonesia, total investasi PT Vale menembus USD3,3 miliar atau setara dengan Rp49,51 triliun (kurs Rp15.006). Rentang periode 2011 hingga 2021, total kontribusi perseroan untuk negara melalui pembayaran pajak dan non pajak mencapai USD1,2 miliar atau setara dengan Rp18,007 triliun.

Baca juga: Mengerikan! King Kobra Masuk ke Sumur Warga Padangsidimpuan

Meski demikian, kontribusi PT Vale masih dinilai minim oleh Pemprov Sulsel. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada awal September lalu. Berdasarkan alasan tersebut, Pemprov Sulsel menolak menyetujui perpanjangan konsesi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Vale.

Pengamat Ekonomi asal Universitas Hasanuddin (Unhas), Anas Iswanto Anwar, berpendapat penolakan tersebut berpotensi memberikan dampak negatif pada iklim investasi di Sulsel. Citra Sulsel sebagai daerah ramah investasi akan terpengaruh. Olehnya itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga iklim investasi di daerah.

"Kalau hal ini negatif di mata investor, maka pasti akan kesulitan menarik investor lainnya. Jadi menurut saya bargaining-nya saja yang perlu dibenahi, karena kita masih membutuhkan investor," ungkap Anas kepada Koran SINDO, belum lama ini.



Menurut dia, Pemprov Sulsel seharusnya tidak menyikapi keberadaan PT Vale secara emosional dan tergesa-gesa dengan rencana mengambil-alih perusahaan tersebut. Harusnya terlebih dulu melakukan analisis secara mendalam dengan mempertimbangkan kesiapan daerah serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Karena dirasa bahwa kontribusi sedikit, maka ingin ambil alih, tapi apakah itu gampang? Apakah ada yang bisa kelola? Apakah SDM kita ada? Bagaimana keberlangsungan tenaga kerja yang ada sekarang? Jangan gegabah memutuskan hal ini," ujarnya.

Baca juga: Terlanjur Lepas Baju dan Mandi Keringat di Ranjang Hotel, 4 Pasangan Mesum Panik Digedor Petugas

Ekonom lainnya, Abdul Madjid Sallatu, menilai PT Vale telah merancang skema investasi yang sangat besar pada masa mendatang. Bahkan, dua proyek PT Vale di Blok Bahodopi dan Blok Pomalaa masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut tentunya telah dibahas bersama pemerintah, sehingga akan terganggu dengan adanya penolakan perpanjangan konsesi.

"Terkait dengan hal ini, juga menyangkut good will (nama baik) pemerintah di mata investor. Apalagi dalam kondisi perekonomian global yang masih volatile saat ini, tentu pemerintah berkepentingan menjaga hubungan baik dengan investor," jelas Madjid.

Lebih jauh, ia menerangkan nikel merupakan salah satu hasil tambang yang memiliki prospek industri hilir yang sangat potensial, apalagi permintaan pasar global sangat besar terhadap komoditas ini. Tidak heran, tidak sedikit perusahaan yang berminat untuk terjun dalam pertambangan nikel.

"Kalau dipelajari dari perkembangan PT Vale dan sebelumnya PT Inco, ternyata sistem dan manajemen pengelolaannya sangat tidak sederhana. Bahkan bisa dicermati di sana, bahwa pengelolaannya harus mampu membangun budaya, baik organisasi maupun manusia yang terlibat di dalamnya," tuturnya.