Penting untuk Dibenahi, Percepat Mekanisme Belanja Pemerintah
Rabu, 02 September 2020 - 10:15 WIB
loading...
Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Tantangan menyelamatkan perekonomian nasional dari resesi sangat bergantung pada insentif dalam bentuk bantuan langsung tunai. Namun, jalannya program ini diragukan bisa efektif tepat sasaran.
Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani mengatakan, yang harus dibenahi pemerintah dalam jangka waktu dekat adalah cara belanja. Kendalanya adalah cara yang digunakan masih business as usual, sedangkan kondisi saat ini tidak lagi seperti biasanya. (Baca: 70 Rekannya Meninggal, Kini Para Perawat Mulai Khawatir Tertular Covid-19)
Karena itu, dibutuhkan reformasi dalam mekanisme belanja pemerintah dalam jangka pendek. “Karena yang dikhawatirkan kita akan masuk resesi di kuartal tiga, tapi sampai kuartal empat masih belum bisa belanja juga,” ujar Aviliani dalam webinar Forum Diskusi Finansial kemarin.
Berikutnya, dia juga mengingatkan bahwa dalam penyaluran bantuan juga harus dimanfaatkan untuk membenahi sektor fiskal. Caranya dengan mewajibkan penerima bantuan memiliki nomor pokok wajib pajak demi meningkatkan wajib pajak.
Pemerintah Indonesia juga harus mencontoh Australia yang memiliki satu sumber data. “Manfaatnya signifikan karena semua bisa saling berbagi penggunaan dan membentuk satu kesatuan persepsi. Ini tidak terjadi di sini karena antarregulator memiliki perbedaan data dan persepsi masing-masing. Ini harusnya tidak boleh terjadi,” ujarnya. (Baca juga: Hamas Sebut Kesepakatan UEA-Israel Memalukan)
Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani mengatakan, yang harus dibenahi pemerintah dalam jangka waktu dekat adalah cara belanja. Kendalanya adalah cara yang digunakan masih business as usual, sedangkan kondisi saat ini tidak lagi seperti biasanya. (Baca: 70 Rekannya Meninggal, Kini Para Perawat Mulai Khawatir Tertular Covid-19)
Karena itu, dibutuhkan reformasi dalam mekanisme belanja pemerintah dalam jangka pendek. “Karena yang dikhawatirkan kita akan masuk resesi di kuartal tiga, tapi sampai kuartal empat masih belum bisa belanja juga,” ujar Aviliani dalam webinar Forum Diskusi Finansial kemarin.
Berikutnya, dia juga mengingatkan bahwa dalam penyaluran bantuan juga harus dimanfaatkan untuk membenahi sektor fiskal. Caranya dengan mewajibkan penerima bantuan memiliki nomor pokok wajib pajak demi meningkatkan wajib pajak.
Pemerintah Indonesia juga harus mencontoh Australia yang memiliki satu sumber data. “Manfaatnya signifikan karena semua bisa saling berbagi penggunaan dan membentuk satu kesatuan persepsi. Ini tidak terjadi di sini karena antarregulator memiliki perbedaan data dan persepsi masing-masing. Ini harusnya tidak boleh terjadi,” ujarnya. (Baca juga: Hamas Sebut Kesepakatan UEA-Israel Memalukan)
Lihat Juga :
