Swasta Kebagian Garap Proyek Negara, Bagaimana Nasib BUMN Karya?
loading...
Prabowo berencana menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada swasta, bagaimana dampaknya buat BUMN Karya?. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Rencana Presiden, Prabowo Subianto memberikan karpet merah alias kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengerjakan sebagian proyek infrastruktur dipandang tepat. Langkah ini juga dapat mengurangi beban Badan Usaha Milik Negara atau BUMN karya .
Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, pembangunan infrastruktur, terurama proyek strategi nasional (PSN), tidak harus bertumpu pada perseroan negara saja, sehingga separuh PSN dapat digarap oleh swasta.
Menurut dia, kebijakan tersebut lebih mempercepat pembangunan proyek dan mengurangi beban BUMN, yang sering menerima penugasan pemerintah, namun berujung pada tekanan arus kas alias cash flow.
Bahkan besarnya utang BUMN, lantaran membangun dan mengembangkan sejumlah proyek strategis. Instrumen utang kerap menjadi andalan perseroan ketika mengerjakan proyek, selain penyertaan modal negara (PMN).
“Ya saya pikir ini langkah bagus. Artinya beban pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya bertumpu pada BUMN. Karena hal ini menyebabkan beban hutang yang sangat tinggi pada hampir seluruh BUMN karya,” ujar Toto kepada MNC Portal, Minggu (19/1/2025).
Ihwal portofolio BUMN karya bisa menurun imbas pengalihan proyek negara kepada swasta, Toto menilai hal ini dapat diatasi dengan kerja sama. Artinya kedua entitas bisa berkolaborasi lewat skema investasi yang menarik.
“Melihat besarnya project infrastruktur negara, maka tidak mungkin juga hanya dikerjakan satu pihak. Maka swasta bisa jadi partner BUMN dalam pekerjaan infrastruktur tersebut,” paparnya.
Lebih jauh, pemerintah perlu memberikan insentif agar swasta tertarik masuk dalam proyek yang ditawarkan. Hal ini diperlukan karena infrastruktur merupakan investasi jangka panjang. Dimana, modal yang dibutuhkan juga bersifat jangka panjang.
Selain itu, skema yang ditawarkan harus memuat fasilitas yang dibutuhkan, termasuk kemudahan. Toto menyebut, polanya yang ditempuh berupa kerja sama pemerintah dan badan ssaha (KPBU).
“Pertanyaan bagaimana swasta tertarik mau masuk ke sektor infrastruktur? Karena sifat investasi di infrastruktur berkarakter investasi jangka panjang, jadi pasti butuh insentif dan berbagai fasilitas kemudahan lain yang ditawarkan pemerintah,” beber dia.
“Jadi skema kerja sama seperti KPBU dengan berbagai varian,” ucapnya.
Toto meyakini, jika insentif tidak menarik, maka swasta ogah ikut atau masuk dalam investasi di sektor ini.
Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, pembangunan infrastruktur, terurama proyek strategi nasional (PSN), tidak harus bertumpu pada perseroan negara saja, sehingga separuh PSN dapat digarap oleh swasta.
Menurut dia, kebijakan tersebut lebih mempercepat pembangunan proyek dan mengurangi beban BUMN, yang sering menerima penugasan pemerintah, namun berujung pada tekanan arus kas alias cash flow.
Bahkan besarnya utang BUMN, lantaran membangun dan mengembangkan sejumlah proyek strategis. Instrumen utang kerap menjadi andalan perseroan ketika mengerjakan proyek, selain penyertaan modal negara (PMN).
“Ya saya pikir ini langkah bagus. Artinya beban pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya bertumpu pada BUMN. Karena hal ini menyebabkan beban hutang yang sangat tinggi pada hampir seluruh BUMN karya,” ujar Toto kepada MNC Portal, Minggu (19/1/2025).
Ihwal portofolio BUMN karya bisa menurun imbas pengalihan proyek negara kepada swasta, Toto menilai hal ini dapat diatasi dengan kerja sama. Artinya kedua entitas bisa berkolaborasi lewat skema investasi yang menarik.
“Melihat besarnya project infrastruktur negara, maka tidak mungkin juga hanya dikerjakan satu pihak. Maka swasta bisa jadi partner BUMN dalam pekerjaan infrastruktur tersebut,” paparnya.
Lebih jauh, pemerintah perlu memberikan insentif agar swasta tertarik masuk dalam proyek yang ditawarkan. Hal ini diperlukan karena infrastruktur merupakan investasi jangka panjang. Dimana, modal yang dibutuhkan juga bersifat jangka panjang.
Selain itu, skema yang ditawarkan harus memuat fasilitas yang dibutuhkan, termasuk kemudahan. Toto menyebut, polanya yang ditempuh berupa kerja sama pemerintah dan badan ssaha (KPBU).
“Pertanyaan bagaimana swasta tertarik mau masuk ke sektor infrastruktur? Karena sifat investasi di infrastruktur berkarakter investasi jangka panjang, jadi pasti butuh insentif dan berbagai fasilitas kemudahan lain yang ditawarkan pemerintah,” beber dia.
“Jadi skema kerja sama seperti KPBU dengan berbagai varian,” ucapnya.
Toto meyakini, jika insentif tidak menarik, maka swasta ogah ikut atau masuk dalam investasi di sektor ini.
(akr)
Lihat Juga :
