Pengamat: Angkat Pengecer Jadi Pangkalan Harus Bisa Tekan Subsidi LPG
Minggu, 02 Februari 2025 - 19:16 WIB
loading...
Kebijakan pemerintah terkait distribusi LPG bersubsidi dinilai perlu disertai upaya untuk memastikan beban subsidi bisa berkurang. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mulai 1 Februari 2025 resmi melarang penjualan LPG bersubsidi kemasan 3 kg secara eceran di warung-warung. Namun, selama masa transisi hingga Maret 2025, pengecer diberi kesempatan untuk "menaikkan" statusnya menjadi pangkalan LPG resmi.
Menyikapi kebijakan tersebut, pengamat energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai keputusan pemerintah tersebut masih abu-abu. Pasalnya, Jika pengangkatan pengecer menjadi pangkalan LPG subsidi dimaksudkan agar penyaluran tepat sasaran, maka hal ini harusnya dilakukan dengan membuat aturan tegas atas siapa yang berhak atas LPG bersubsidi, bukan hanya mengalihkan pengecer menjadi pangkalan resmi.
"Kebijakan mengangkat pengecer LPG subsidi menjadi pangkalan resmi harusnya dimaksudkan agar mampu membuat besaran beban subsidi menjadi berkurang," tegasnya melalui keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).
Baca Juga: LPG 3 Kg Dilarang Dijual Eceran, Begini Respons Pemilik Warung
Menurut Sofyano, penetapan pengguna yang berhak atas LPG 3 kg sebagaimana diatur dalam Perpres 104 tahun 2007 khusus pengguna Rumah Tangga dan Usaha Mikro, masih abu abu yang akhirnya pada penyaluran di tingkat bawah, yakni di pangkalan dan pengecer, kerap dipahami rumah tangga golongan apapun berhak membeli LPG bersubsidi.
Di sisi lain, sambung dia, ketentuan pada Perpres 104 tahun 2007 tentang pengguna usaha mikro yang boleh menggunakan LPG 3 kg dalam pelaksanaannya di lapangan juga masih kerap salah ditafsirkan. Akhirnya, masih banyak usaha golongan menengah pun dianggap sebagai usaha mikro dan karenanya boleh menggunakan LPG 3 kg.
"Oleh karenanya, hal utama yang harusnya dibenahi pemerintah adalah justru merevisi Perpres 104 tahun 2007, khususnya terkait siapa pengguna yang berhak dan juga pengawasannya di lapangan," tegasnya.
Menyikapi kebijakan tersebut, pengamat energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai keputusan pemerintah tersebut masih abu-abu. Pasalnya, Jika pengangkatan pengecer menjadi pangkalan LPG subsidi dimaksudkan agar penyaluran tepat sasaran, maka hal ini harusnya dilakukan dengan membuat aturan tegas atas siapa yang berhak atas LPG bersubsidi, bukan hanya mengalihkan pengecer menjadi pangkalan resmi.
"Kebijakan mengangkat pengecer LPG subsidi menjadi pangkalan resmi harusnya dimaksudkan agar mampu membuat besaran beban subsidi menjadi berkurang," tegasnya melalui keterangan tertulis, Minggu (2/2/2025).
Baca Juga: LPG 3 Kg Dilarang Dijual Eceran, Begini Respons Pemilik Warung
Menurut Sofyano, penetapan pengguna yang berhak atas LPG 3 kg sebagaimana diatur dalam Perpres 104 tahun 2007 khusus pengguna Rumah Tangga dan Usaha Mikro, masih abu abu yang akhirnya pada penyaluran di tingkat bawah, yakni di pangkalan dan pengecer, kerap dipahami rumah tangga golongan apapun berhak membeli LPG bersubsidi.
Di sisi lain, sambung dia, ketentuan pada Perpres 104 tahun 2007 tentang pengguna usaha mikro yang boleh menggunakan LPG 3 kg dalam pelaksanaannya di lapangan juga masih kerap salah ditafsirkan. Akhirnya, masih banyak usaha golongan menengah pun dianggap sebagai usaha mikro dan karenanya boleh menggunakan LPG 3 kg.
"Oleh karenanya, hal utama yang harusnya dibenahi pemerintah adalah justru merevisi Perpres 104 tahun 2007, khususnya terkait siapa pengguna yang berhak dan juga pengawasannya di lapangan," tegasnya.
Lihat Juga :
