Covid-19 Pengaruhi Target Pembangunan, Jokowi Ajak Tidak Pesimistis

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak penyebaran corona, dalam hal ini untuk mengatasi meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. "Untuk tadi dengan implikasi naiknya jumlah kemiskinan dan pengangguran maka langkah dalam jangka pendek menengah-panjang tidak bisa dilepaskan,” kata Sri Mulyani.

Untuk jangka pendek, salah satu yang disiapkan pemerintah adalah menaikkan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja, yang dari sebelumnya hanya Rp10 triliun naik menjadi Rp20 triliun. “Itu bisa 5,6 juta masyarakat yang terdampak PHK ini bisa di-absorb. Ini belum termasuk BPJS tenaga kerja yang masih memiliki juga uang iuran dari perusahaan yang bisa dipakai untuk memberikan benefit kepada para masyarakat yang terkena PHK,” ungkapnya.

Langkah lainnya adalah menggenjot program padat karya tunai. Dia mengatakan semua kementerian/lembaga yang memiliki anggaran untuk diarahkan pada proyek-proyek padat karya. Hal ini seperti yang dilakukan Kementerian PUPR.

“Untuk realokasi anggaran dalam menciptakan proyek padat karya di 1.000 lokasi. Artinya dalam jangka pendek, dana desa juga untuk bansos dan padat karya. Kita gunakan seluruh instrumen untuk membuat dampak negatif PHK dan pengurangan kesempatan kerja bisa diserap dengan mekanisme yang kami siapkan,” paparnya.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan tetap fokus bagaimana memperbaiki daya tahan dunia usaha, bahkan meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Pasalnya, jika Indonesia berhasil mengatasi dampak corona seminimal mungkin maka akan dapat menarik investor.

“Beberapa langkah pemerintah Jepang yang akan melakukan realokasi beberapa perusahaan dari China keluar atau dari negara lain, itu juga memberikan opportunity,” ungkapnya.

Sementara langkah jangka panjang, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan kondisi perekonomian tetap baik dan tetap bisa menarik investasi. Setidaknya pemerintah dapat membuat perusahaan-perusahaan bertahan dalam situasi yang berat ini.

“Maka insentif-insentif pajak seperti yang sudah kami sampaikan akan dilakukan. Untuk saat ini, kita fokus ke industri manufaktur. Namun, kemarin menko ekonomi memutuskan tambahan pemberian insentif pajak ke 11 sektor lain di luar manufaktur, termasuk transportasi, perhotelan, perdagangan, dan sektor lain yang terdampak,” katanya.

Langkah jangka panjang lainnya adalah dengan merampungkan omnibus law dan berbagai reformasi lainnya yang bisa dilakukan. Hal ini bertujuan agar sektor-sektor mampu bertahan dan dapat menarik modal baru. “Ini yang akan kami terus perbaiki sehingga Indonesia mampu tarik kegiatan ekonomi dan kemiskinan pengangguran, kembali bisa diturunkan,” jelasnya.

Masih terkait upaya mengatasi dampak wabah corona, Jokowi minta pemda yang belum menganggarkan penanganan, kemarin meminta jajaran untuk kembali menyisir ulang anggaran. Dia meminta agar memangkas anggaran-anggaran yang tidak prioritas untuk penanganan Covid-19 baik bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun stimulus ekonomi.