Pemangkasan Anggaran Bisa Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
loading...
Diskusi bertajuk Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis?, yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda, di Jakarta, Rabu (12/2/2025). FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi 8%. Pemerintah perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja dan stabilitas politik.
"Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, dalam acara diskusi bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis?", yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan syarat adanya terobosan dan akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan optimlaisasi pengelolaan program prioritas. Tak hanya itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
"Efisiensi memang diperlukan untuk meminimalisir potensi mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menghambat kinerja pemerintah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak ada negara yang dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak dalam Middle-Income Trap (MBG).
"Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidak menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan," ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah kementerian dalam kabinet tidak serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidak lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dilakukan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
"Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali dalam realisasi anggaran di beberapa kementerian," ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dilakukan pemerintah ini dapat berdampak pada pengusaha yang selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tidak berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan strategi pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan keseimbangan yang tepat.
"Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat program strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ucapnya.
"Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, dalam acara diskusi bertajuk "Pertumbuhan Ekonomi 8%: Utopis atau Realistis?", yang digelar Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan syarat adanya terobosan dan akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur dan optimlaisasi pengelolaan program prioritas. Tak hanya itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
"Efisiensi memang diperlukan untuk meminimalisir potensi mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menghambat kinerja pemerintah," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak ada negara yang dapat mencapai status negara maju apabila masih terjebak dalam Middle-Income Trap (MBG).
"Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar tidak menciptakan kerentanan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan," ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan jumlah kementerian dalam kabinet tidak serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tidak lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang dilakukan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
"Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali dalam realisasi anggaran di beberapa kementerian," ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dilakukan pemerintah ini dapat berdampak pada pengusaha yang selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang tidak berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan strategi pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan keseimbangan yang tepat.
"Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak menghambat program strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ucapnya.
(nng)
Lihat Juga :
