Mengulik di Balik Ancaman Trump Tarif 100%, Mata Uang BRICS, dan Dedolarisasi

JAKARTA - Kesekian kalinya Presiden AS Donald Trump mengancam tarif impor tinggi kepada negara-negara yang berpikir bisa bermain dengan dolar AS -mata uang cadangan dunia-. Hal ini merespons soal prospek BRICS yang bakal membuat mata uang sendiri dan menantang dominasi Barat.

Ditekankan juga oleh Trump bahwa 'BRICS sudah mati' sejak dia pertama kali melontarkan ancaman tarif kepada kelompok negara-negara berkembang utama itu pada awal tahun ini.

Baca Juga: Brasil Batalkan Rencana Mata Uang BRICS, Fokus Pembayaran Lokal

"Jika mereka ingin bermain dengan dolar, mereka akan terkena tarif 100%," katanya, menjelang pertemuannya dengan Narendra Modi, perdana menteri India, anggota pendiri BRICS.

Trump sebelumnya mengancam bakal menerapkan tarif 100% pada kelompok BRICS. Tahun lalu, dia juga mengingatkan negara-negara bakal dijatuhi dengan tarif 100% jika mereka mendukung "mata uang lain untuk menggantikan dolar AS yang perkasa."

Kemudian Trump mengulangi ancaman itu pada bulan Januari, segera setelah dirinya menjabat sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya. Ancaman Trump menjadi sorotan buat semua negara, tidak terkecuali bagi BRICS.

Negara-negara BRICS saat ini mengaku tidak mempunyai rencana untuk membangun mata uang bersama. Pada bulan Januari, Rusia mengatakan bahwa pembicaraan tentang mata uang bersama "belum terjadi dan tidak berlangsung saat ini."

Sebaliknya, juru bicara Dmitry Peskov mengatakan, bahwa negara-negara BRICS fokus pada investasi bersama. BRICS sepertinya berjalan mundur dalam pembuatan mata uang bersama, seperti ditekankan oleh Brasil yang saat ini memegang presiden BRICS.

Dilaporkan oleh Reuters pada tengah pekan kemarin, Brasil mengungkap tidak akan mendorong mata uang bersama, mengutip pejabat pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya.

Namun BRICS disebutkan sebaliknya, akan mencoba mengurangi ketergantungan anggota pada dolar AS dengan membuat pembayaran internasional dalam mata uang lain lebih mudah.

Ancaman Tarif Trump

Sejak menjabat pada Januari 2025, Trump sudah memberlakukan beberapa tarif baru dalam upaya untuk membentuk kembali sistem perdagangan global. Trump juga memerintahkan studi tarif baru berdasarkan negara demi menyeimbangkan kembali perdagangan AS.

Studi ini nantinya dapat mengevaluasi tidak hanya bea masuk suatu negara, tetapi juga kebijakan ekonomi lainnya, seperti subsidi, perlindungan kekayaan intelektual yang lemah, dan bahkan pajak pertambahan nilai. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick mengatakan, dia berencana agar semua studi selesai pada 1 April.

Pekan lalu, Trump memberlakukan tarif tambahan 10% untuk semua produk yang berasal dari China. Kemudian, setelah akhir pekan, Trump menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 25%.

Mengenal Apa itu BRICS?

Brasil, Rusia, India, dan China secara resmi meluncurkan "BRIC" sebagai organisasi internasional pada tahun 2009, dan kemudian setahun setelahnya menjadi "BRICS" setelah anggotanya bertambah dengan masuknya Afrika Selatan.

Grup ini perlahan-lahan membangun kapasitas kelembagaannya, termasuk bank pembangunan yang diluncurkan pada tahun 2014. Ada minat yang mencolok pada BRICS dalam beberapa tahun terakhir, dan tahun 2023 mereka kembali menerima empat negara sebagai anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Sedangkan beberapa negara lainnya, termasuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam di Asia Tenggara, menjadi 'negara mitra', batu loncatan menuju keanggotaan penuh.

Ada juga Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh pada bulan Januari 2025.

Analis memperkirakan ketertarikan negara-negara terhadap BRICS, lantaran dinilai bisa sebagai 'penyeimbang' terhadap sistem ekonomi yang dipimpin AS. Keanggotaan juga dapat memberi negara-negara seperti Malaysia, akses yang lebih baik ke ekonomi utama seperti China.

Selain itu hal yang menariknya, BRICS tidak menempatkan persyaratan ketat pada anggotanya, sehingga membuat permainan geopolitik menjadi relatif mudah. Namun kelompok negara-negara berkembang utama ini juga bukan tanpa konflik, terutama antara China dan India.

Bahkan AS memperdalam hubungan dengan negara Asia Selatan itu untuk menyeimbangkan diri melawan Beijing. Pada hari Kamis kemarin, Trump menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. AS membuka pintu bagi India untuk segera mendapatkan akses ke F-35, yang saat ini hanya tersedia bagi sekutu NATO, Israel, dan Jepang.

Mengapa negara-negara tertarik untuk menjauh dari dolar AS?

Kebanyakan negara sering terganggu di bawah status utama dolar AS dalam urusan ekonomi dunia. Hampir setiap transaksi internasional dalam denominasi dolar. Uni Eropa, Jepang, dan China, kadang-kadang mendorong penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan internasional.

Upaya menjauh dari dolar AS semakin gencar, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Washington menggunakan akses ke sistem keuangan berbasis dolar untuk memastikan kepatuhan global terhadap program sanksi, bahkan jika pemerintah masih ingin berbisnis dengan Rusia.

Hal itu menyebabkan lebih banyak transaksi dalam denominasi renminbi China atau rupee India untuk memfasilitasi perdagangan.

Suku bunga AS yang lebih tinggi memperburuk keadaan. Pedagang berbondong-bondong ke dolar untuk mengambil keuntungan dari imbal hasil yang lebih baik di AS, memperkuat dolar dan memberi tekanan pada ekonomi yang mengandalkan impor dalam denominasi dolar.

Namun jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi tekanan pada mata uang nasional mereka, maka berisiko dapat meredam pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Skatmat BRICS, Menkeu AS Sebut Dolar AS Tak Bisa Tergantikan

Pada tahun 2023, Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menyerukan, mata uang BRICS untuk menggantikan dolar. "Mengapa kita tidak bisa melakukan perdagangan berdasarkan mata uang kita sendiri?" kata Lula saat berkunjung ke China.

Namun sebagian besar ekonom menolak gagasan mata uang apa pun, apalagi mata uang BRICS, menggantikan dolar dalam waktu dekat. Salah satu masalahnya adalah bahwa sebagian besar negara hanya akan menerima dolar untuk perdagangan; sementara yuan mungkin berguna untuk perdagangan dengan China, tidak ada negara lain yang tertarik padanya.

Mata uang BRICS "sangat konyol," kata ekonom Jim O'Neill, yang menciptakan istilah "BRIC" pada tahun 2001, yang diucapkan tak lama setelah komentar Lula. "Mereka akan membuat bank sentral BRICS? Bagaimana Anda melakukannya?"