AS Cabut Status Negara Berkembang RI, Luhut: Tak Benar Ada Strategi Licik
Selasa, 25 Februari 2020 - 17:02 WIB
AS Cabut Status Negara Berkembang RI, Luhut: Tak Benar Ada Strategi Licik
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengingatkan, jangan berburuk sangka terkait dengan langkah United States Trade Representative (USTR) yang mencabut status negara berkembang Indonesia. Pasalnya terang Luhut, hal ini tidak hanya dialami Indonesia tetapi juga 26 negara lain seperti Vietnam dan India.
"Jadi ada 26 negara yang dikategorikan itu, termasuk Indonesia, Vietnam, dan India juga, tapi Generalized System of Preference (GSP) itu ada deal sendiri, jadi kalau ada orang bilang ada strategi licik dan segala macam itu tidak boleh, jangan buruk sangka," terang Menko Luhut di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Untuk diketahui GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dengan membebaskan bea masuk ribuan produk asal pengekspor tersebut yang akan masuk ke negeri Paman Sam -julukan AS- itu. Lebih lanjut Ia menekankan, pencabutan status negara berkembang Indonesia oleh USTR tidak akan berpengaruh terhadap fasililitas GSP.
“USTR cabut status itu tidak berpengaruh ke GSP review. Bukan hanya Indonesia, ada Vietnam dan India juga. Pembicaraan dengan Lightizer (Robert Lightizer dari USTR) mengenai GSP, itu setelah sekian belas tahun telah selesai. Nanti tanggal 2 April, Tim dari USTR akan bertemu dengan Tim dari Kementan dan Kemendag untuk menyelesaikan secara mendetail. Kita bisa mendapat fasilitas kira-kira sebesar USD2,4 miliar dan ini akan membuat kita tetap kompetitif,” paparnya.
Menko Luhut juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia berencana akan menaikkan level GSP menjadi Limited Free Agreement dan ia juga mengatakan apabila ada isu terkait Indonesia yang tidak lagi dikategorikan negara berkembang itu adalah dua hal berbeda.
“Kemudian mengenai GSP kita punya pikiran untuk tingkatkan menjadi Limited Free Trade Agreement, jadi kita tingkatkan satu level lagi tetapi belum sampai pada Free Trade Agreement. Karena kalau sampai level itu, akan dapat persetujuan cukup panjang, jadi kita in between, target kita akan kesitu," paparnya.
"Jadi ada 26 negara yang dikategorikan itu, termasuk Indonesia, Vietnam, dan India juga, tapi Generalized System of Preference (GSP) itu ada deal sendiri, jadi kalau ada orang bilang ada strategi licik dan segala macam itu tidak boleh, jangan buruk sangka," terang Menko Luhut di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Untuk diketahui GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dengan membebaskan bea masuk ribuan produk asal pengekspor tersebut yang akan masuk ke negeri Paman Sam -julukan AS- itu. Lebih lanjut Ia menekankan, pencabutan status negara berkembang Indonesia oleh USTR tidak akan berpengaruh terhadap fasililitas GSP.
“USTR cabut status itu tidak berpengaruh ke GSP review. Bukan hanya Indonesia, ada Vietnam dan India juga. Pembicaraan dengan Lightizer (Robert Lightizer dari USTR) mengenai GSP, itu setelah sekian belas tahun telah selesai. Nanti tanggal 2 April, Tim dari USTR akan bertemu dengan Tim dari Kementan dan Kemendag untuk menyelesaikan secara mendetail. Kita bisa mendapat fasilitas kira-kira sebesar USD2,4 miliar dan ini akan membuat kita tetap kompetitif,” paparnya.
Menko Luhut juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia berencana akan menaikkan level GSP menjadi Limited Free Agreement dan ia juga mengatakan apabila ada isu terkait Indonesia yang tidak lagi dikategorikan negara berkembang itu adalah dua hal berbeda.
“Kemudian mengenai GSP kita punya pikiran untuk tingkatkan menjadi Limited Free Trade Agreement, jadi kita tingkatkan satu level lagi tetapi belum sampai pada Free Trade Agreement. Karena kalau sampai level itu, akan dapat persetujuan cukup panjang, jadi kita in between, target kita akan kesitu," paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
