Trump Bangun Cadangan Bitcoin, Indonesia Tertarik Ikuti Jejak AS?
loading...
Pemerintah AS memperkenalkan Bitcoin Reserve dan US Digital Asset Stockpile. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump memperkenalkan Bitcoin Reserve dan US Digital Asset Stockpile. Hal itu menandai perubahan besar dalam kebijakan kripto global dan menjadi sinyal kuat bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia untuk mempertimbangkan strategi serupa.
"Jika negara sebesar AS mulai membangun cadangan Bitcoin, maka ini bisa menjadi tren global. Negara lain, termasuk Indonesia, perlu mempertimbangkan langkah strategis serupa agar tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital," ujar CEO Indodax Oscar Darmawan dalam pernyataannya, Senin (17/3/2025).
Menurut dia kebijakan ini menunjukkan pengakuan AS terhadap bitcoin sebagai aset strategis. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga menarik perhatian karena AS tidak hanya menyimpan bitcoin dan ethereum, tetapi juga memasukkan XRP dan solana ke dalam daftar aset digital strategis.
Lebih lanjut, keputusan ini bisa jadi bagian dari dinamika politik dan strategi ekonomi AS dalam menghadapi dominasi aset digital secara global. Strategi cadangan bitcoin AS tidak hanya bertujuan untuk diversifikasi aset tetapi juga mengurangi tekanan penjualan dari institusi pemerintah.
"Jika bitcoin dimasukkan dalam cadangan strategis suatu negara, maka aset tersebut kemungkinan besar tidak akan dijual dalam jangka pendek, yang dapat berdampak pada kestabilan harga bitcoin di pasar," jelasnya.
Di Indonesia, regulasi aset kripto masih menghadapi tantangan. Meskipun telah diatur di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keterlibatan Bank Indonesia (BI) dalam aspek strategis seperti cadangan devisa belum terlihat.
"Perlu ada keselarasan antara lembaga terkait agar regulasi kripto di Indonesia tidak stagnan. Kita dulu yang paling maju dalam regulasi aset kripto di Asia Tenggara, tetapi kini mulai tertinggal," tambah Oscar.
Selain itu, adopsi bitcoin oleh negara bisa memunculkan tantangan baru bagi konsep desentralisasi yang selama ini menjadi nilai utama kripto. Sebab, semakin banyak negara yang mengakumulasi Bitcoin, semakin besar pula potensi kontrol institusional terhadap aset ini. Dalam konteks global, semakin banyaknya negara yang mengakui bitcoin sebagai aset strategis dapat mendorong perubahan kebijakan di berbagai negara.
Oscar berharap, Indonesia bisa segera mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi perkembangan ini. "Dengan jumlah investor kripto yang telah mencapai lebih dari 30 juta orang di Indonesia, kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri ini dapat memberikan manfaat bagi ekonomi digital nasional," tuturnya.
Sementara, Founder Akademi Crypto, Timothy Ronald melihat langkah ini sebagai sinyal bagi negara lain untuk mengikuti jejak AS.
"Ini mirip dengan momen ketika ETF Bitcoin pertama kali diluncurkan. Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tetapi dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mendorong lebih banyak negara untuk membangun cadangan bitcoin mereka sendiri," ujar Timothy.
Timothy menjelaskan, beberapa negara lain, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki, mulai bergerak lebih progresif dengan mempertimbangkan bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional mereka.
"Jika tren ini terus berlanjut tidak menutup kemungkinan lebih banyak negara akan mengikuti, termasuk negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia," kata dia.
"Jika negara sebesar AS mulai membangun cadangan Bitcoin, maka ini bisa menjadi tren global. Negara lain, termasuk Indonesia, perlu mempertimbangkan langkah strategis serupa agar tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi digital," ujar CEO Indodax Oscar Darmawan dalam pernyataannya, Senin (17/3/2025).
Baca Juga :
Apakah Donald Trump Mendukung Kripto?
Menurut dia kebijakan ini menunjukkan pengakuan AS terhadap bitcoin sebagai aset strategis. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga menarik perhatian karena AS tidak hanya menyimpan bitcoin dan ethereum, tetapi juga memasukkan XRP dan solana ke dalam daftar aset digital strategis.
Lebih lanjut, keputusan ini bisa jadi bagian dari dinamika politik dan strategi ekonomi AS dalam menghadapi dominasi aset digital secara global. Strategi cadangan bitcoin AS tidak hanya bertujuan untuk diversifikasi aset tetapi juga mengurangi tekanan penjualan dari institusi pemerintah.
"Jika bitcoin dimasukkan dalam cadangan strategis suatu negara, maka aset tersebut kemungkinan besar tidak akan dijual dalam jangka pendek, yang dapat berdampak pada kestabilan harga bitcoin di pasar," jelasnya.
Di Indonesia, regulasi aset kripto masih menghadapi tantangan. Meskipun telah diatur di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keterlibatan Bank Indonesia (BI) dalam aspek strategis seperti cadangan devisa belum terlihat.
"Perlu ada keselarasan antara lembaga terkait agar regulasi kripto di Indonesia tidak stagnan. Kita dulu yang paling maju dalam regulasi aset kripto di Asia Tenggara, tetapi kini mulai tertinggal," tambah Oscar.
Selain itu, adopsi bitcoin oleh negara bisa memunculkan tantangan baru bagi konsep desentralisasi yang selama ini menjadi nilai utama kripto. Sebab, semakin banyak negara yang mengakumulasi Bitcoin, semakin besar pula potensi kontrol institusional terhadap aset ini. Dalam konteks global, semakin banyaknya negara yang mengakui bitcoin sebagai aset strategis dapat mendorong perubahan kebijakan di berbagai negara.
Oscar berharap, Indonesia bisa segera mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi perkembangan ini. "Dengan jumlah investor kripto yang telah mencapai lebih dari 30 juta orang di Indonesia, kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri ini dapat memberikan manfaat bagi ekonomi digital nasional," tuturnya.
Sementara, Founder Akademi Crypto, Timothy Ronald melihat langkah ini sebagai sinyal bagi negara lain untuk mengikuti jejak AS.
"Ini mirip dengan momen ketika ETF Bitcoin pertama kali diluncurkan. Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tetapi dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mendorong lebih banyak negara untuk membangun cadangan bitcoin mereka sendiri," ujar Timothy.
Timothy menjelaskan, beberapa negara lain, seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki, mulai bergerak lebih progresif dengan mempertimbangkan bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasional mereka.
"Jika tren ini terus berlanjut tidak menutup kemungkinan lebih banyak negara akan mengikuti, termasuk negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Indonesia," kata dia.
(nng)
Lihat Juga :
