Surat Penangkapan Belum Dicabut, Putin Tak Hadiri KTT BRICS 2025 di Brasil
Minggu, 29 Juni 2025 - 13:53 WIB
loading...
Presiden Rusia, Vladimir Putin dipastikan bakal menghadiri puncak KTT BRICS 2025 yang bakal berlangsung di Brazil, tapi...Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Rusia, Vladimir Putin dipastikan bakal menghadiri puncak KTT BRICS 2025 yang bakal berlangsung di Brazil. Bukan hadir secara langsung, namun Asisten Kebijakan Luar Negeri, Yury Ushakov menerangkan, Putin bakal berpartisipasi melalui sambungan video.
Pertemuan BRICS tahun ini akan menjadi KTT tahunan ke-17 kelompok perdagangan dan pembangunan yang berisikan para negara-negara berkembang, dan dijadwalkan berlangsung di Rio de Janeiro pada bulan Juli, mendatang. "Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov akan mewakili negara tersebut di KTT," kata Ushakov kepada Vesti dalam sebuah wawancara.
Lebih lanjut asisten presiden itu menerangkan, Putin tidak akan melakukan perjalanan ke Brasil karena ada masalah yang belum terselesaikan terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Baca Juga: Negara-negara BRICS Meluncurkan Proyek Bersama Berskala Besar
Presiden akan berpartisipasi melalui tautan video. "Hal ini terkait dengan kesulitan dengan persyaratan ICC. Pemerintah Brasil tidak dapat mengambil posisi yang jelas yang akan memungkinkan presiden kita untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini,” kata Ushakov.
Pada tahun 2023, jaksa agung dari lembaga yang berbasis di Den Haag, Karim Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden Rusia, serta komisaris perlindungan anak Rusia, Maria Lvova-Belova, dengan tuduhan deportasi dan pemindahan anak-anak yang tidak sah selama konflik Ukraina.
Namun Moskow telah menolak tuduhan tersebut dengan mengutarakannya sebagai tindakan politik, dan menjelaskan bahwa mereka mengevakuasi anak-anak dari zona perang demi keamanan mereka sendiri.
"Moskow saat ini sedang dalam proses menyusun daftar anak-anak yang saat ini berada di Ukraina dan perlu disatukan kembali dengan keluarga mereka di Rusia," kata Lvova-Belova di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg minggu lalu.
Ia juga menerangkan, daftar tersebut akan disampaikan kepada tim negosiasi Kiev pada putaran berikutnya. Selain itu lima dari 339 anak yang diminta Kiev untuk dikembalikan ke Ukraina selama putaran negosiasi terakhir di Istanbul sedang dipersiapkan untuk kembali, kata Lvova-Belova.
Rusia tidak ikut dalam penandatanganan perjanjian pendirian ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Sedangkan beberapa negara yang melakukannya termasuk AS, China, dan Israel.
Baca Juga: KTT BRICS 2025 Siap Ubah Peta Ekonomi Global, Dolar AS Makin Terancam
Presiden AS Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap badan yudisial dan jaksa utama pada bulan Februari karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Khan menuduh keduanya melakukan kejahatan perang yang dilakukan selama konflik Gaza, bersama dengan tiga pemimpin Hamas.
Pertemuan BRICS tahun ini akan menjadi KTT tahunan ke-17 kelompok perdagangan dan pembangunan yang berisikan para negara-negara berkembang, dan dijadwalkan berlangsung di Rio de Janeiro pada bulan Juli, mendatang. "Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov akan mewakili negara tersebut di KTT," kata Ushakov kepada Vesti dalam sebuah wawancara.
Lebih lanjut asisten presiden itu menerangkan, Putin tidak akan melakukan perjalanan ke Brasil karena ada masalah yang belum terselesaikan terkait dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadapnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Baca Juga: Negara-negara BRICS Meluncurkan Proyek Bersama Berskala Besar
Presiden akan berpartisipasi melalui tautan video. "Hal ini terkait dengan kesulitan dengan persyaratan ICC. Pemerintah Brasil tidak dapat mengambil posisi yang jelas yang akan memungkinkan presiden kita untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini,” kata Ushakov.
Pada tahun 2023, jaksa agung dari lembaga yang berbasis di Den Haag, Karim Khan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden Rusia, serta komisaris perlindungan anak Rusia, Maria Lvova-Belova, dengan tuduhan deportasi dan pemindahan anak-anak yang tidak sah selama konflik Ukraina.
Namun Moskow telah menolak tuduhan tersebut dengan mengutarakannya sebagai tindakan politik, dan menjelaskan bahwa mereka mengevakuasi anak-anak dari zona perang demi keamanan mereka sendiri.
"Moskow saat ini sedang dalam proses menyusun daftar anak-anak yang saat ini berada di Ukraina dan perlu disatukan kembali dengan keluarga mereka di Rusia," kata Lvova-Belova di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg minggu lalu.
Ia juga menerangkan, daftar tersebut akan disampaikan kepada tim negosiasi Kiev pada putaran berikutnya. Selain itu lima dari 339 anak yang diminta Kiev untuk dikembalikan ke Ukraina selama putaran negosiasi terakhir di Istanbul sedang dipersiapkan untuk kembali, kata Lvova-Belova.
Rusia tidak ikut dalam penandatanganan perjanjian pendirian ICC dan tidak mengakui yurisdiksinya. Sedangkan beberapa negara yang melakukannya termasuk AS, China, dan Israel.
Baca Juga: KTT BRICS 2025 Siap Ubah Peta Ekonomi Global, Dolar AS Makin Terancam
Presiden AS Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap badan yudisial dan jaksa utama pada bulan Februari karena mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Khan menuduh keduanya melakukan kejahatan perang yang dilakukan selama konflik Gaza, bersama dengan tiga pemimpin Hamas.
(akr)
Lihat Juga :
