BI Buka Suara Soal Keputusan Purbaya Pindahkan Rp200 Triliun ke Bank Himbara
Rabu, 17 September 2025 - 20:06 WIB
loading...
Bank Indonesia angkat bicara soal keputusan pemerintah memindahkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, angkat bicara terkait kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memindahkan dana Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurut Perry, langkah ini akan memperkuat penyaluran kredit ke sektor riil dan mendorong pertumbuhan dunia usaha.
"Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah. Sehingga itu juga memperkuat kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (17/9).
Baca Juga: Permintaan Lesu, Kredit Nganggur Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Perry menegaskan, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga momentum pemulihan. Ia menilai kebijakan pemerintah dapat mengakselerasi distribusi pembiayaan di tengah masih lemahnya permintaan domestik. "Karena pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah kapasitas nasional, sehingga permintaan domestik perlu kita dorong," tambahnya.
Sejalan dengan itu, BI juga telah menempuh berbagai kebijakan ekspansif. Sepanjang September 2024–September 2025, BI memangkas BI Rate sebanyak enam kali hingga berada di level 4,75 persen.
Selain suku bunga, BI memperlonggar likuiditas dengan menurunkan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp716,62 triliun per 15 September 2025.
Baca Juga: Bank Indonesia Ungkap Alasan Kredit Perbankan Masih Seret
Di sisi lain, BI juga aktif membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah. Hingga 16 September 2025, pembelian SBN mencapai Rp217,10 triliun, termasuk melalui pasar sekunder dan program debt switching senilai Rp160,07 triliun.
"Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan monoter yang prudent dan terukur. Inflasi rendah, rupiah stabil, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu," jelasnya.
"Kami menyambut baik kebijakan fiskal yang lebih ekspansif, termasuk tadi adalah pemindahan dana pemerintah yang semula ada di Bank Indonesia kepada perbankan untuk menambah. Sehingga itu juga memperkuat kebijakan-kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (17/9).
Baca Juga: Permintaan Lesu, Kredit Nganggur Perbankan Tembus Rp2.372 Triliun
Perry menegaskan, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menjaga momentum pemulihan. Ia menilai kebijakan pemerintah dapat mengakselerasi distribusi pembiayaan di tengah masih lemahnya permintaan domestik. "Karena pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah kapasitas nasional, sehingga permintaan domestik perlu kita dorong," tambahnya.
Sejalan dengan itu, BI juga telah menempuh berbagai kebijakan ekspansif. Sepanjang September 2024–September 2025, BI memangkas BI Rate sebanyak enam kali hingga berada di level 4,75 persen.
Selain suku bunga, BI memperlonggar likuiditas dengan menurunkan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp716,62 triliun per 15 September 2025.
Baca Juga: Bank Indonesia Ungkap Alasan Kredit Perbankan Masih Seret
Di sisi lain, BI juga aktif membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah. Hingga 16 September 2025, pembelian SBN mencapai Rp217,10 triliun, termasuk melalui pasar sekunder dan program debt switching senilai Rp160,07 triliun.
"Semua kami lakukan dengan asas-asas dan prinsip kebijakan monoter yang prudent dan terukur. Inflasi rendah, rupiah stabil, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam sinergitas itu," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
