Jaga Terus Optimisme
Selasa, 15 September 2020 - 05:59 WIB
loading...
Foto/Koran SINDO
A
A
A
JAKARTA - Kuartal III/2020 tinggal menyisakan waktu dua pekan ke depan. Periode ini disebut-sebut menjadi pertaruhan karena merupakan saat-saat terakhir yang menentukan apakah ekonomi Indonesia masuk ke jurang resesi atau justru selamat dengan mencatatkan pertumbuhan positif.
Meski sejumlah kalangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III bakal babak belur karena terimbasi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi (Jokowi) masih menaruh harapan. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin. (Baca: Berikut Sebaran Penambahan Kasus Corona di 34 Provinsi)
Menurut Jokowi, masih ada waktu untuk pemerintah meningkatkan daya ungkit ekonomi hingga akhir bulan ini. "Tingkatkan daya beli masyarakat dan tingkatkan konsumsi rumah tangga di kuartal III ini," kata Jokowi kemarin.
Apa yang disampaikan Jokowi ini boleh jadi merupakan pelecut optimisme kepada para jajarannya yang sebelumnya justru menyebut bahwa ekonomi RI terancam resesi. Beberapa anggota kabinet termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan secara tegas menyatakan ekonomi kuartal III bakal kembali minus.
Airlangga memprediksi, ekonomi periode Juli–September 2020 bakal -3 hingga -1%. Sementara Sri Mulyani memperkirakan minus 1,1 – 0,1%. Sebagai informasi, pada kuartal sebelumnya, ekonomi nasional mengalami minus alias terkontraksi sebesar 5,32%.
Saat membuka rapat terbatas tersebut, Presiden kembali meminta jajarannya untuk mempercepat program stimulus yang sifatnya cash transfer agar uang bisa beredar di masyarakat. Dengan begitu, perekonomian nasional lekas pulih.
"Saya minta seluruh program insentif yang sifatnya cash transfer agar betul-betul diperhatikan dan dipercepat," tandas dia. (Baca juga: Ketika Harus Sabar dalam Penantian)
Meski demikian, pemerintah menyampaikan bahwa fokus di masa pandemi kali ini adalah menangani masalah kesehatan. Hal tersebut berulang kali disampaikan Presiden yang menginginkan agar kesehatan didahulukan sehingga apabila sukses mengatasi Covid-19 maka akan diikuti oleh sektor ekonomi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, pihaknya setuju dengan apa yang menjadi fokus pemerintah seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa kesehatan menjadi penting karena merupakan sumber pandemi ini.
"Karena itu dulu yang harus diselesaikan, kalau kemudian kesehatannya bisa diselesaikan tentu dampak ekonominya pasti akan berkurang," ujar Iwantono dalam acara Market Review IDX Channel, di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, Apindo melihat saat ini penanganan sektor kesehatan cukup tertinggal. Terbukti dari realisasi anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih terbilang minim.
"Oleh karena itu, sudah benar pemerintah fokus lagi ke arah kesehatan," kata dia.
Dia juga mengusulkan kepada pemerintah agar tes virus korona ditingkatkan. Dari tes tersebut, kata dia, bisa dilakukan tracing yang akan diketahui ke mana saja orang yang terkena Covid-19 pergi dan akan ada treatment untuk isolasi agar tidak terjadi penularan yang begitu jauh.
Iwantono mengakui, keputusan diberlakukannya kembali PSBB cukup mengejutkan dan berdampak signifikan terhadap dunia usaha. Imbasnya, akan terjadi penurunan dari sisi produksi dan pendapatan.
"Namun, yang namanya pengusaha harus hidup dalam kondisi apa pun, tentu kita tidak ingin menyerahkan nyawa kita kemudian bangkrut kepada keadaan. Jadi, pasti kita harus hidup dan berjuang semaksimal mungkin dan tidak mungkin lagi kita gantungkan ke orang lain," ujar Iwantono. (Baca juga: Perdamaian Israel-Bahrain Tak Bantu Palestina)
Diketahui, untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus berupa bantuan tunai dan sembako. Program-program yang termasuk dalam PEN itu antara lain bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp2,4 juta, subsidi gaji untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, Kartu Prakerja dan bantuan sosial lainnya yang sudah dicairkan lebih awal.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, efek dari bantuan sosial tunai mulai membangkitkan kepercayaan untuk masyarakat berbelanja, khususnya dari kelompok masyarakat menengah ke atas. "Namun, kelompok pengeluaran menengah atas masih pesimistis, padahal kelompok ini yang dominan dari sisi konsumsi," kata dia.
Selain konsumsi, kata dia, sebenarnya ada sektor lain yang juga mengungkit perekonomian yakni belanja pemerintah. Untuk itu, dia mendesak agar realisasi belanja dipercepat serta melakukan realokasi anggaran ke sektor yang lebih membutuhkan, misalnya kesehatan dan bantuan sosial.
"Semakin banyak cash transfer khususnya ke kelompok kelas menengah rentan miskin seperti pekerja informal, guru honorer, dan korban PHK, maka pemulihan di sisa kuartal III dan IV lebih cepat," ucapnya. (Baca juga: Kenali Gejala Kanker Payudara Sejak Dini)
Kembali ke Jalur Hijau
Di bagian lain, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejatinya PSBB DI DKI Jakarta belum pernah dicabut. Dia pun berharap agar ke depan tidak ada kejutan yang bisa memengaruhi pasar keuangan setelah PSBB kembali diperketat di Ibu Kota mulai kemarin.
Menurut Airlangga, pasar keuangan yang sempat jatuh ke zona merah akhir pekan lalu, pada perdagangan kemarin sudah kembali ke jalur hijau. Hal itu seiring dengan jaminan dari pemerintah terkait tersedianya pelayanan kesehatan dan fasilitas rumah sakit. Selain itu, anggaran yang disediakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 juga sangat besar dan bisa segera disalurkan.
Diketahui, dalam program PEN yang dicanangkan sejak terjadinya pandemi, pemerintah menyediakan anggaran total Rp695 triliun yang dialokasikan untuk sektor kesehatan dan ekonomi. Dari jumlah tersebut, realisasinya hingga pekan lalu baru mencapai 34,1%.
Sementara terkait optimisme Presiden Jokowi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020, peneliti Indef Nailul Huda menilai apa yang disampaikan Kepala Negara terlampau optimistis. (Lihat videonya: DKI Jakarta Mulai Berlakukan PSBB Jilid II Mulai Hari Ini)
"Saya sangat yakin kita menghadapi resesi di kuartal III ini," kata Huda saat dihubungi di Jakarta kemarin.
Menurutnya, optimisme Jokowi berdasarkan pada daya beli. Padahal, ujar dia, jika melihat kondisi sekarang maka daya beli masyarakat sangat terpuruk. “Kita tahu sendiri pengangguran naik akibat berhentinya produksi,” ujarnya. (Kunthi Fahmar Sandy/Rina Anggraeni/Fahreza Rizky)
Meski sejumlah kalangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III bakal babak belur karena terimbasi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi (Jokowi) masih menaruh harapan. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin. (Baca: Berikut Sebaran Penambahan Kasus Corona di 34 Provinsi)
Menurut Jokowi, masih ada waktu untuk pemerintah meningkatkan daya ungkit ekonomi hingga akhir bulan ini. "Tingkatkan daya beli masyarakat dan tingkatkan konsumsi rumah tangga di kuartal III ini," kata Jokowi kemarin.
Apa yang disampaikan Jokowi ini boleh jadi merupakan pelecut optimisme kepada para jajarannya yang sebelumnya justru menyebut bahwa ekonomi RI terancam resesi. Beberapa anggota kabinet termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan secara tegas menyatakan ekonomi kuartal III bakal kembali minus.
Airlangga memprediksi, ekonomi periode Juli–September 2020 bakal -3 hingga -1%. Sementara Sri Mulyani memperkirakan minus 1,1 – 0,1%. Sebagai informasi, pada kuartal sebelumnya, ekonomi nasional mengalami minus alias terkontraksi sebesar 5,32%.
Saat membuka rapat terbatas tersebut, Presiden kembali meminta jajarannya untuk mempercepat program stimulus yang sifatnya cash transfer agar uang bisa beredar di masyarakat. Dengan begitu, perekonomian nasional lekas pulih.
"Saya minta seluruh program insentif yang sifatnya cash transfer agar betul-betul diperhatikan dan dipercepat," tandas dia. (Baca juga: Ketika Harus Sabar dalam Penantian)
Meski demikian, pemerintah menyampaikan bahwa fokus di masa pandemi kali ini adalah menangani masalah kesehatan. Hal tersebut berulang kali disampaikan Presiden yang menginginkan agar kesehatan didahulukan sehingga apabila sukses mengatasi Covid-19 maka akan diikuti oleh sektor ekonomi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan, pihaknya setuju dengan apa yang menjadi fokus pemerintah seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa kesehatan menjadi penting karena merupakan sumber pandemi ini.
"Karena itu dulu yang harus diselesaikan, kalau kemudian kesehatannya bisa diselesaikan tentu dampak ekonominya pasti akan berkurang," ujar Iwantono dalam acara Market Review IDX Channel, di Jakarta kemarin.
Dia menambahkan, Apindo melihat saat ini penanganan sektor kesehatan cukup tertinggal. Terbukti dari realisasi anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang masih terbilang minim.
"Oleh karena itu, sudah benar pemerintah fokus lagi ke arah kesehatan," kata dia.
Dia juga mengusulkan kepada pemerintah agar tes virus korona ditingkatkan. Dari tes tersebut, kata dia, bisa dilakukan tracing yang akan diketahui ke mana saja orang yang terkena Covid-19 pergi dan akan ada treatment untuk isolasi agar tidak terjadi penularan yang begitu jauh.
Iwantono mengakui, keputusan diberlakukannya kembali PSBB cukup mengejutkan dan berdampak signifikan terhadap dunia usaha. Imbasnya, akan terjadi penurunan dari sisi produksi dan pendapatan.
"Namun, yang namanya pengusaha harus hidup dalam kondisi apa pun, tentu kita tidak ingin menyerahkan nyawa kita kemudian bangkrut kepada keadaan. Jadi, pasti kita harus hidup dan berjuang semaksimal mungkin dan tidak mungkin lagi kita gantungkan ke orang lain," ujar Iwantono. (Baca juga: Perdamaian Israel-Bahrain Tak Bantu Palestina)
Diketahui, untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus berupa bantuan tunai dan sembako. Program-program yang termasuk dalam PEN itu antara lain bantuan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp2,4 juta, subsidi gaji untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta, Kartu Prakerja dan bantuan sosial lainnya yang sudah dicairkan lebih awal.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, efek dari bantuan sosial tunai mulai membangkitkan kepercayaan untuk masyarakat berbelanja, khususnya dari kelompok masyarakat menengah ke atas. "Namun, kelompok pengeluaran menengah atas masih pesimistis, padahal kelompok ini yang dominan dari sisi konsumsi," kata dia.
Selain konsumsi, kata dia, sebenarnya ada sektor lain yang juga mengungkit perekonomian yakni belanja pemerintah. Untuk itu, dia mendesak agar realisasi belanja dipercepat serta melakukan realokasi anggaran ke sektor yang lebih membutuhkan, misalnya kesehatan dan bantuan sosial.
"Semakin banyak cash transfer khususnya ke kelompok kelas menengah rentan miskin seperti pekerja informal, guru honorer, dan korban PHK, maka pemulihan di sisa kuartal III dan IV lebih cepat," ucapnya. (Baca juga: Kenali Gejala Kanker Payudara Sejak Dini)
Kembali ke Jalur Hijau
Di bagian lain, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejatinya PSBB DI DKI Jakarta belum pernah dicabut. Dia pun berharap agar ke depan tidak ada kejutan yang bisa memengaruhi pasar keuangan setelah PSBB kembali diperketat di Ibu Kota mulai kemarin.
Menurut Airlangga, pasar keuangan yang sempat jatuh ke zona merah akhir pekan lalu, pada perdagangan kemarin sudah kembali ke jalur hijau. Hal itu seiring dengan jaminan dari pemerintah terkait tersedianya pelayanan kesehatan dan fasilitas rumah sakit. Selain itu, anggaran yang disediakan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 juga sangat besar dan bisa segera disalurkan.
Diketahui, dalam program PEN yang dicanangkan sejak terjadinya pandemi, pemerintah menyediakan anggaran total Rp695 triliun yang dialokasikan untuk sektor kesehatan dan ekonomi. Dari jumlah tersebut, realisasinya hingga pekan lalu baru mencapai 34,1%.
Sementara terkait optimisme Presiden Jokowi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020, peneliti Indef Nailul Huda menilai apa yang disampaikan Kepala Negara terlampau optimistis. (Lihat videonya: DKI Jakarta Mulai Berlakukan PSBB Jilid II Mulai Hari Ini)
"Saya sangat yakin kita menghadapi resesi di kuartal III ini," kata Huda saat dihubungi di Jakarta kemarin.
Menurutnya, optimisme Jokowi berdasarkan pada daya beli. Padahal, ujar dia, jika melihat kondisi sekarang maka daya beli masyarakat sangat terpuruk. “Kita tahu sendiri pengangguran naik akibat berhentinya produksi,” ujarnya. (Kunthi Fahmar Sandy/Rina Anggraeni/Fahreza Rizky)
(ysw)
Lihat Juga :
