Rapor Moody’s Rating jadi Momentum Pemerintah Benahi Kebijakan Fiskal

Jum'at, 06 Februari 2026 - 22:39 WIB
loading...
Rapor Moody’s Rating...
Moody’s Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2 dengan status investment grade, namun memberikan catatan kritis berupa penetapan outlook negatif. FOTO/Shutterstock
A A A
JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia pada level Baa2 dengan status investment grade, namun memberikan catatan kritis berupa penetapan outlook negatif. Meskipun fundamental ekonomi nasional dinilai masih kuat, perubahan proyeksi ini menjadi sinyal peringatan bagi arah kebijakan pemerintah, terutama terkait risiko fiskal dan ketidakpastian kebijakan ke depan.

"Penurunan outlook menjadi negatif adalah peringatan serius. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan pasar terhadap bagaimana kita mengelola negara," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P., dalam keterangan resminya di Jakarta.

Baca Juga: Moody's Turunkan Outlook Kredit RI Jadi Negatif, OJK Tekankan Penguatan Sektor Keuangan

Dolfie menegaskan bahwa rapor dari Moody’s tersebut merupakan cermin bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total. Ia menyoroti bahwa masalah utama yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat tersebut bukan lagi sekadar kapasitas ekonomi, melainkan kualitas tata kelola, konsistensi kebijakan, hingga efektivitas komunikasi publik yang selama ini dianggap masih lemah.

Dalam laporannya, Moody’s memberikan catatan khusus pada beberapa sektor yang berisiko menggoyang stabilitas ekonomi nasional. Hal ini mencakup lonjakan belanja sosial yang dinilai tidak seimbang dengan dukungan penerimaan negara yang memadai, serta kekhawatiran terkait kerangka fiskal dan independensi Bank Indonesia (BI) di masa mendatang.



Jika poin-poin peringatan tersebut tidak segera direspons dengan perbaikan nyata, Indonesia terancam menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat. Dolfie memaparkan risiko yang membayangi mulai dari kenaikan biaya utang negara (cost of fund), meningkatnya volatilitas pasar keuangan, hingga terhambatnya arus investasi masuk yang dapat menekan postur APBN.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
Pentingkah Data SE2026...
Pentingkah Data SE2026 bagi Pemerintah Daerah?
Transisi Energi Belum...
Transisi Energi Belum Optimal, Pemerintah Didorong Reformasi Kebijakan
Kelangkaan BBM SPBU...
Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Komisi XII DPR Beberkan Anomali Kebijakan ESDM
Purbaya Pilih Lindungi...
Purbaya Pilih Lindungi Pekerja, Kebijakan Cukai Rokok 2026 Disambut Positif
AHY Ingatkan Kader Demokrat...
AHY Ingatkan Kader Demokrat Hasilkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
Jabat Ketum DPP Pemuda...
Jabat Ketum DPP Pemuda Lira, Sultoni: Dukung Kebijakan Prorakyat, tapi Tetap Kritis
Kebijakan Berdasarkan...
Kebijakan Berdasarkan Kebutuhan (Siapa)?
Rekomendasi
7 Pekerjaan Pertama...
7 Pekerjaan Pertama Para Pemimpin Dunia yang Tak Banyak Diketahui, Ada yang Jual Teh hingga Jadi Tukang Kayu
Timnas Iran Pulang Tanpa...
Timnas Iran Pulang Tanpa Kekalahan
Mahasiswa Doktoral UNJ...
Mahasiswa Doktoral UNJ Perkuat Literasi Keuangan bagi Calon Guru Malaysia di UTHM
Berita Terkini
Pemerintah Akan Turunkan...
Pemerintah Akan Turunkan Harga Gas Industri Senin Besok, Said Iqbal: Mitigasi PHK Massal
IHSG Pekan Depan Diprediksi...
IHSG Pekan Depan Diprediksi Rawan Koreksi, Bakal Menguji Level 5.723-5.784
Ancaman PHK Masih Mengintai,...
Ancaman PHK Masih Mengintai, Said Iqbal: Dipicu Kenaikan Harga BBM dan Relokasi Pabrik
Prabowo Targetkan Pangkas...
Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi Tinggal Tersisa 250
Pahami Prosedur Pemisahan...
Pahami Prosedur Pemisahan dah Pecah Sertifikat Tanah, Berikut Syaratnya
Potongan Aplikator 8%...
Potongan Aplikator 8% Hanya untuk Ojol Bukan Taksi Online, Begini Kata Menhub
Infografis
4 Alasan Selat Hormuz...
4 Alasan Selat Hormuz Jadi Medan Perang Mematikan Antara Iran dan AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved