Rapor Moody’s Rating jadi Momentum Pemerintah Benahi Kebijakan Fiskal

JAKARTA - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Ratings mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Indonesia pada level Baa2 dengan status investment grade, namun memberikan catatan kritis berupa penetapan outlook negatif. Meskipun fundamental ekonomi nasional dinilai masih kuat, perubahan proyeksi ini menjadi sinyal peringatan bagi arah kebijakan pemerintah, terutama terkait risiko fiskal dan ketidakpastian kebijakan ke depan.

"Penurunan outlook menjadi negatif adalah peringatan serius. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan pasar terhadap bagaimana kita mengelola negara," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P., dalam keterangan resminya di Jakarta.

Baca Juga: Moody's Turunkan Outlook Kredit RI Jadi Negatif, OJK Tekankan Penguatan Sektor Keuangan

Dolfie menegaskan bahwa rapor dari Moody’s tersebut merupakan cermin bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan total. Ia menyoroti bahwa masalah utama yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat tersebut bukan lagi sekadar kapasitas ekonomi, melainkan kualitas tata kelola, konsistensi kebijakan, hingga efektivitas komunikasi publik yang selama ini dianggap masih lemah.

Dalam laporannya, Moody’s memberikan catatan khusus pada beberapa sektor yang berisiko menggoyang stabilitas ekonomi nasional. Hal ini mencakup lonjakan belanja sosial yang dinilai tidak seimbang dengan dukungan penerimaan negara yang memadai, serta kekhawatiran terkait kerangka fiskal dan independensi Bank Indonesia (BI) di masa mendatang.



Jika poin-poin peringatan tersebut tidak segera direspons dengan perbaikan nyata, Indonesia terancam menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat. Dolfie memaparkan risiko yang membayangi mulai dari kenaikan biaya utang negara (cost of fund), meningkatnya volatilitas pasar keuangan, hingga terhambatnya arus investasi masuk yang dapat menekan postur APBN.

Baca Juga: Moody's Sorot Danantara hingga Pangkas Kredit Indonesia jadi Negatif, Ini Kata Pemerintah

Guna mengantisipasi dampak tersebut, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan untuk segera mengeluarkan kebijakan yang cepat, tepat, dan kredibel. Sinkronisasi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi fokus utama yang harus segera dieksekusi demi menjaga kepercayaan pasar global dan stabilitas ekonomi makro.

Langkah pembenahan ini diharapkan mampu memulihkan pandangan lembaga internasional terhadap kredibilitas kebijakan dalam negeri. Tanpa langkah konkret, status investment grade yang saat ini disandang Indonesia bisa terancam dalam jangka panjang jika persepsi risiko pasar terus meningkat akibat lambatnya respons pemerintah terhadap catatan Moody’s.

"Peringatan dari Moody’s sudah di depan mata. Mari kita jadikan ini sebagai momentum pembenahan total untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan memastikan kepercayaan investor tetap terjaga," pungkas Dolfie.