Doktor Hukum Trisakti Soroti Minimnya Kepastian Hukum dalam Kepailitan BUMN
Selasa, 05 Mei 2026 - 18:27 WIB
loading...
A
A
A
Alfin mengusulkan adanya rekonstruksi regulasi dengan menambahkan pengaturan khusus mengenai kepailitan BUMN ke dalam UU BUMN. Langkah ini mencakup kejelasan mekanisme eksekusi aset serta penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan utang dan optimalisasi recovery rate.
Selain pembenahan regulasi, ia mendorong peran aktif Pemerintah dan DPR serta lembaga pengelola investasi seperti Danantara dan Badan Pengelola BUMN untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko kepailitan di masa depan.
Sidang terbuka ini menandai pengukuhan Alfin Sulaiman sebagai Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan fokus penelitian pada penegakan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor di sektor industri strategis nasional.
Selain pembenahan regulasi, ia mendorong peran aktif Pemerintah dan DPR serta lembaga pengelola investasi seperti Danantara dan Badan Pengelola BUMN untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko kepailitan di masa depan.
Sidang terbuka ini menandai pengukuhan Alfin Sulaiman sebagai Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan fokus penelitian pada penegakan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor di sektor industri strategis nasional.
(nng)
Lihat Juga :
