Skenario Pemerintah Mendukung Pemulihan UMKM dan Koperasi dari Hulu ke Hilir

JAKARTA - Staf Khusus Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM) Riza Damanik mengatakan, dalam rangka mendukung pemulihan dan transformasi UMKM dan koperasi, pemerintah melakukan intervensi kebijakan di sisi hulu (supply) dan hilir (demand).

"Untuk segi hulu, salah satunya adalah melalui pembiayaan. Disitu kami me-list mana UMKM yang bankable dan UMKM yang unbankable untuk menentukan tipe pembiayaan yang akan diberikan kepada mereka," ujar Riza dalam Diskusi Virtual Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi" di Jakarta, Selasa (22/9).

(Baca Juga: Sandiaga Uno: 47% UMKM KO di Ronde Pertama Lawan Covid-19 )

Untuk UMKM yang bankable, pemerintah membantu memberikan keringanan melalui restrukturisasi kredit berupa subsidi bunga dan penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM dengan total dana Rp114,06 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM sebesar Rp1 triliun.

Sementara itu, untuk UMKM yang tergolong unbankable, diberikan bantuan berupa perlindungan sosial dalam berbagai program bantuan dengan total senilai Rp203,9 triliun. Mereka juga turut dibantu dengan Banpres Produktif Usaha Mikro dengan total sebesar Rp22 triliun.

"In the middle, atau di tengah hulu ke hilir, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan UMKM onboarding atau yang masuk ke ekosistem digital. Ada beberapa program seperti EDUKUKM.ID, seri podcast 60 detik di kanal medsos @kemenkopukm, seri webinar SPARC Campus di Smesco, seri video bertema new normal, dan program Kakak Asuh UMKM di Smesco," jelas Riza.

(Baca Juga: Terbongkar, Teten Mengaku di Depan DPR Banyak Kasus Gagal Bayar KSP )

Kemudian, untuk sisi hilir atau demand, pemerintah membantu membuka akses pasar produk UMKM baik pasar lokal maupun global. Untuk pasar lokal, salah satunya adalah dengan program Belanja Produk UMKM oleh pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Untuk Laman UKM dan BeLa Pengadaan LKPP, potensinya senilai Rp321 triliun untuk belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk UMKM. Juga lewat Pasar Digital (PaDi) yang merupakan kerjasama dengan Kementerian BUMN dengan potensi Rp35 triliun," tambahnya.

Riza mengatakan, di sisi ini juga, pemerintah juga melakukan program onboarding atau digitalisasi UMKM melalui gerakan #BanggaBuatanIndonesia (BBI) dan katalog digital atau e-brochure.

"Untuk program BBI, sejak 14 Mei 2020, terjadi penambahan 1.415.602 unit UMKM masuk digital. Dan katalog digital atau e-brochure ini lebih sederhana, ada hyperlinks atau tautan langsung ke penjual melalui medsos atau Whatsapp (WA)," pungkas Riza.