Penuhi Pasokan Pangan, Mentan Akan Sederhanakan Rantai Distribusi
Selasa, 05 Mei 2020 - 11:04 WIB
loading...
Kementan akan menyederhanakan rantai distribusi bahan-bahan pokok agar setiap daerah terpenuhi kebutuhannya. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan ketersedian bahan pokok agar tetap aman. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan produksi pangan Indonesia masih cukup kuat di tengah pandemi virus corona.
"Yang terpenting adalah distribusi kita berjalan dengan lancar. Identifikasi wilayahnya, kita punya pemetaannya. Ini perintah presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit," ujar Mentan di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Dia akan mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai distribusi pangan. Diharapkan stok bahan pangan di sejumlah wilayah dapat terkendali. "Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 provinsi dalam kondisi terkendali. Tapi dua diantaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih," ujarnya.
Syahrul menegaskan, Kementan hanya menggunakan satu data yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga data yang dimiliki Kementan tidak berbeda. "Apakah ada yang berbeda data mentan dengan presiden? Atau apakah data presiden berbeda dengan pertanian? Jawaban saya, tidak. Data yang dipegang presiden dan menteri pertanian adalah satu, data itu dari BPS," pungkasnya.
"Yang terpenting adalah distribusi kita berjalan dengan lancar. Identifikasi wilayahnya, kita punya pemetaannya. Ini perintah presiden supaya kita semua kementerian bekerja sama menutup defisit," ujar Mentan di Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Dia akan mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai distribusi pangan. Diharapkan stok bahan pangan di sejumlah wilayah dapat terkendali. "Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 provinsi dalam kondisi terkendali. Tapi dua diantaranya, yaitu Kalimantan Utara dan Maluku perlu mendapat perhatian lebih," ujarnya.
Syahrul menegaskan, Kementan hanya menggunakan satu data yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga data yang dimiliki Kementan tidak berbeda. "Apakah ada yang berbeda data mentan dengan presiden? Atau apakah data presiden berbeda dengan pertanian? Jawaban saya, tidak. Data yang dipegang presiden dan menteri pertanian adalah satu, data itu dari BPS," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
