BPH Migas Gelar Sosialisasi bersama Komisi VII DPR RI di Pekanbaru
Sabtu, 26 September 2020 - 22:19 WIB
loading...
BPH Migas menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020 di Hotel Royal Asnof Hotel, Pekanbaru, Riau (26/9/2020).
A
A
A
PEKANBARU - BPH Migas menggelar Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Capaian Kinerja BPH Migas Tahun Anggaran 2020 di Hotel Royal Asnof Hotel, Pekanbaru, Riau (26/9/2020). Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid, Anggota Komite BPH Migas Henry Ahmad dan SBM Pertamina wilayah Pekanbaru Aditya Agung.
Dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi, Henry Ahmad, anggota Komite BPH Migas menyampaikan, bahwa ada evaluasi melihat kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM maupun LPG 3 Kg dari Anggota DPR RI merupakan bentuk atensi DPR RI terhadap kondisi serta tugas di Komisi VII.
"Kami dari BPH Migas dan Pertamina secara rutin ingin mengetahui apa yang terjadi dalam konteks BBM dan pendistribusian di lapangan serta menciptakan komunikasi yang baik dengan stakeholder, mengoptimalisasi tugas fungsi stakeholder agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat," kata Henry.
BPH Migas mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pendistribusian BBM serta gas melalui pipa. Kami mengharapkan peran aktif masyarakat sekalian terkait kondisi pelaksanaan penyaluran BBM di wilayah Provinsi Riau khususnya di wilayah Kota Pekanbaru ini, sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah NKRI khususnya di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya dapat berjalan dengan baik.
Abdul Wahid mengatakan bahwa Riau adalah daerah lumbung minyak. Tetapi, sampai saat ini Riau belum mendapat hasilnya, masih terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah. Masyarakat butuh ketersediaan BBM kepastian harga. Pemerintah melalui Pertamina mempunyai program Pertashop yang memungkinkan BUMDes menjadi investor. Dia meminta BPH Migas dan PT. Pertamina (Persero) mancari Solusi permasalahan tersebut.
Dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi, Henry Ahmad, anggota Komite BPH Migas menyampaikan, bahwa ada evaluasi melihat kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM maupun LPG 3 Kg dari Anggota DPR RI merupakan bentuk atensi DPR RI terhadap kondisi serta tugas di Komisi VII.
"Kami dari BPH Migas dan Pertamina secara rutin ingin mengetahui apa yang terjadi dalam konteks BBM dan pendistribusian di lapangan serta menciptakan komunikasi yang baik dengan stakeholder, mengoptimalisasi tugas fungsi stakeholder agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat," kata Henry.
BPH Migas mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pendistribusian BBM serta gas melalui pipa. Kami mengharapkan peran aktif masyarakat sekalian terkait kondisi pelaksanaan penyaluran BBM di wilayah Provinsi Riau khususnya di wilayah Kota Pekanbaru ini, sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah NKRI khususnya di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya dapat berjalan dengan baik.
Abdul Wahid mengatakan bahwa Riau adalah daerah lumbung minyak. Tetapi, sampai saat ini Riau belum mendapat hasilnya, masih terjadi kelangkaan BBM di beberapa daerah. Masyarakat butuh ketersediaan BBM kepastian harga. Pemerintah melalui Pertamina mempunyai program Pertashop yang memungkinkan BUMDes menjadi investor. Dia meminta BPH Migas dan PT. Pertamina (Persero) mancari Solusi permasalahan tersebut.
Lihat Juga :
