Wamenkeu Akui Keringanan Pajak Masih Belum Optimal
Kamis, 01 Oktober 2020 - 23:29 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa agenda utama pemerintah saat ini adalah penanganan Covid-19 . Pemerintah sudah sangat fokus melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa banyak orang, tapi di saat yang sama juga harus memastikan daya beli dan perlindungan sosial tetap terjaga.
"Kami juga mendukung sektor bisnis. Seperti yang dilakukan negara lain, kami memberikan banyak insentif fiskal, salah satunya keringanan pajak ke sektor bisnis dan individu," ujar Suahasil dalam Webinar "Tax Challenges and Reforms to Finance The Covid-19 Recovery and Beyond" di Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Di Indonesia, sejauh ini pemerintah sudah memberikan sebesar 0,5-0,7% dari PDB untuk keringanan pajak. "Tentu saja ekonomi tertekan karena aktivitas ekonomi banyak yang terhambat. Jadi mungkin keringanan pajak ini tidak akan optimal," ungkapnya.
Kendati demikian, Suahasil mengakui bahwa rasio pajak terhadap PDB rendah. Hal itu menjadi kendala bagi pemerintah. ( Baca juga:Kinerja Penguasa Pelabuhan Dihantam Gelombang Lockdown )
"Dalam jangka menengah, kami harus memastikan konsolidasi fiskal bisa terjaga. Jika defisit tahun ini 6,3% dari PDB, tahun depan kami menargetkan 5,7% defisit dari GDP. Tapi di jangka menengah 2023, kami menargetkan defisit harus kembali di bawah 3%. Di titik itu, kita harus punya konsolidasi fiskal," jelasnya. (Baca juga:Kremlin Sebut CIA 'Bisiki' Navalny untuk Salahkan Putin)
"Kami juga mendukung sektor bisnis. Seperti yang dilakukan negara lain, kami memberikan banyak insentif fiskal, salah satunya keringanan pajak ke sektor bisnis dan individu," ujar Suahasil dalam Webinar "Tax Challenges and Reforms to Finance The Covid-19 Recovery and Beyond" di Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Di Indonesia, sejauh ini pemerintah sudah memberikan sebesar 0,5-0,7% dari PDB untuk keringanan pajak. "Tentu saja ekonomi tertekan karena aktivitas ekonomi banyak yang terhambat. Jadi mungkin keringanan pajak ini tidak akan optimal," ungkapnya.
Kendati demikian, Suahasil mengakui bahwa rasio pajak terhadap PDB rendah. Hal itu menjadi kendala bagi pemerintah. ( Baca juga:Kinerja Penguasa Pelabuhan Dihantam Gelombang Lockdown )
"Dalam jangka menengah, kami harus memastikan konsolidasi fiskal bisa terjaga. Jika defisit tahun ini 6,3% dari PDB, tahun depan kami menargetkan 5,7% defisit dari GDP. Tapi di jangka menengah 2023, kami menargetkan defisit harus kembali di bawah 3%. Di titik itu, kita harus punya konsolidasi fiskal," jelasnya. (Baca juga:Kremlin Sebut CIA 'Bisiki' Navalny untuk Salahkan Putin)
Lihat Juga :
