Perbaiki Serapan Anggaran PEN, Menkeu Sri Akui Akan Evaluasi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai dengan 30 September 2020, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah menunjukkan akselerasi kan pemanfaatannya. Realisasi bidang kesehatan sudah mencapai Rp21,92 triliun atau 25,04% dari total pagu anggaran Rp87,55 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN hadir agar dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. "Sebagai pengelola keuangan negara, saya terus memastikan APBN hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujar Sri Mulyani melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Sejak terjadinya pandemi, pengelolaan APBN dioptimalkan untuk meminimalisir dampak negatif Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat. Menkeu menyebut pihaknya juga akan terus mengevaluasi kebijakan yang dibuat dalam penanganan pandemi Covid-19. (Baca juga: Tidak Semua Negara Dapat Meniru Swedia Dalam Atasi Covid-19 )

"Setiap saat pemerintah memonitor perkembangan realisasi program kebijakan, mengevaluasi, serta meningkatkan semaksimal mungkin kapasitas belanja untuk kesejahteraan rakyat," bebernya.

Sebagai informasi, dalam program PEN terdapat pengalokasian anggaran diantaranya perlindungan sosial mencapai Rp157,03 triliun atau 77,01% dari total pagu Rp203,91 triliun.

Bidang sektoral K/L dan Pemda mencapai Rp26,61 triliun atau 25,09% dari total pagu Rp106,05 triliun. Bidang UMKM mencapai Rp84,85 triliun atau 68,7% dari pagu Rp123,47 triliun.

Bidang insentif usaha mencapai Rp28,07 triliun atau 23,27% dari pagu 120,61 triliun, sedangkan untuk realisasi pembiayaan korporasi masih menunggu waktu realisasinya.

Beberapa program baru pun telah terealisasi dengan baik. Bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan Rp17,8 triliun kepada 7,64 juta pengusaha mikro, serta bantuan operasional dan pembelajaran daring pesantren telah terealisasi Rp2,02 triliun.

Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program PEN, pemerintah melakukan reclustering anggaran PEN. Bidang kesehatan dari total pagu Rp87,55 triliun ditambah menjadi Rp87,93 triliun, lalu bidang perlindungan sosial Rp203,9 triliun ditambah menjadi Rp239,53 triliun.

Selanjutnya, bidang sektoral dan Pemda dari Rp106,11 triliun direalokasi menjadi Rp70,10 triliun, sedangkan bidang UMKM ditambah dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun.

Kemudian pembiayaan korporasi direalokasi dari Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85 triliun, dan insentif usaha tidak mengalami perubahan yaitu Rp120,6 triliun.

Terakhir, penempatan dana PEN di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tahap I telah berhasil menyalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat. Selanjutnya, di tahap 2 pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana pada 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD), tahap 1 sebesar Rp11,2 triliun, serta 3 bank syariah sebesar Rp3 triliun. (Baca juga: Cadangan Devisa Longsor USD1,8 Miliar pada September )

Lebih lanjut, Menkeu juga mengajak agar terus disiplin menerapkan 3 M untuk meminimalkan risiko Covid-19 dalam menjalankan aktivitas. "Mari terus ikhtiar bersama berjuang melawan Covid-19. Terus terapkan 3M. Mencuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak," pungkasnya.