Percepatan Tanam dan Food Estate Perkuat Kebijakan Ketahanan Pangan

Senin, 12 Oktober 2020 - 13:47 WIB
loading...
Percepatan Tanam dan Food Estate Perkuat Kebijakan Ketahanan Pangan
Program percepatan tanam dari Kementan serta program food estate yang digagas Presiden Jokowi diyakini memperkuat ketahanan pangan. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Sejumlah elemen di bidang pertanian mendukung penguatan cadangan pangan nasional melalui berbagai program dan kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) . Salah satunya program percepatan tanam serta program jangka panjang pembukaan lahan baru food estate yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Perhimpunan Agronomi Pertanian (Peragi) Dwi Asmono, mengatakan, pihaknya akan mengawal kebijakan dan kajian strategis pemerintah dengan melakukan penelitian berkelanjutan.

(Baca Juga: Gara-gara Food Estate, Kinerja Mentan SYL Dipuji Jokowi)

"Kami juga akan mendukung Kementan dengan memberikan saran inkubasi bisnis, pelatihan, dan pendampingan serta mediasi antarmasyarakat terkait program percepatan tanam dan food estate," ujar Dwi dalam keterangannya, Senin (12/10/2020).

Dia menegaskan, program percepatan tanam dan program food estate adalah kolaborasi ideal untuk memperkuat kebijakan ketahanan cadangan pangan. Namun, kedua program itu harus dilakukan analytic framework. Apalagi, ada problem-problem strategis yang harus diselesaikan dari yang paling mendasar.

"Saya yakin program food estate di Kalimantan Tengah sudah available. Tentunya ini harus kita kawan dan dukung bersama," tandasnya.

Dwi mengatakan, dari sisi on farm yang menjadi faktor penentu produksi adalah dengan melakukan pemilihan bibit unggul, pengelolaan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, serta pengairan yang baik. "Kemudian dari sisi off farm adalah bagaimana kita harus memperhatikan pasca-panen sertanya dan pemasaran hasil," tambahnya.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menambahkan, program food estate adalah suatu keniscayaan yang harus dibangun dari sekarang. Apalagi, setiap tahun jumlah penduduk Indonesia meningkat 1,3%. "Tentu ini menjadi tantangan bagi Kementan dalam menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tuturnya.

Oleh karena itu, Winarno menyebutkan bahwa peran BUMN dan BUMD sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran program food estate agar berjalan dengan baik. Sebab, program food estate memerlukan kelengkapan sarana dan prasarana yang baik.

"Kelengkapan on farm harus tersedia mulai dari benih, pupuk, pestisida, dan traktor roda 4. Selain itu, dukungan dari teknologi modern sudah harus diterapkan," katanya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edy menjelaskan, kunci dari budidaya pada program food estate adalah ketersediaan air, benih berkualitas, dan pupuk yang tepat. "Kementan mencoba mengintervensi jaringan-jaringan Pertanian yang rusak, sehingga kami bisa mengetahui lebih detail apa saja yang diperlukan," tuturnya.

(Baca Juga: Mentan Sebut Food Estate Kalteng Pakai Teknologi Modern, Seperti Apa?)

Kementan juga berupaya mengubah cara bertani tradisional ke modern dengan teknologi yang sudah ada. Dengan begitu diharapkan produktivitas bisa meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan cadangan pangan.

"Kami sudah siapkan alsintan (alat dan mesin pertanian) traktor roda 2 dan 4 untuk mengolah lahan, sementara untuk tanam kita siapkan transplanter, ada combine harvester (pemanen kombinasi) juga untuk membantu petani saat panen, termasuk melakuan bantuan RMU dan dryer," tegasnya.

Diketahui, lahan keseluruhan untuk program food estate di Kalimantan Tengah seluas 164.598 hektare (ha) yang terdiri dari lahan fungsional atau intensifikasi seluas 85.456 ha dan lahan sisa fungsional atau ekstensifikasi seluas 79.142 ha. Sedangkan yang akan digarap pada 2020 seluas 30.000 ha dan tersebar di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha dan Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha.
(fai)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1068 seconds (0.1#10.140)