Satu Data Indonesia Jadi Acuan Kesuksesan Program PEN
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 05:45 WIB
loading...
Satu Data Indonesia Jadi Acuan Kesuksesan Program PEN. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016-2020 Hasanuddin Z. Abidin mengatakan bahwa kesuksesan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya bergantung pada ketersediaan data dan informasi sesuai dengan standar Satu Data Indonesia.
"Sesuai Perpres Nomor 39 tahun 2019, data ini harus akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dapat dipertanggung jawabkan, dan mudah dibagipakaikan," ujar Hasanuddin dalam Webinar "Peluncuran Esri GeoInnovation Pertama di Indonesia" di Jakarta, Kamis(15/10/2020).
Baca Juga: Tumben Neraca Dagang Untung Terus, Tanda RI Resesi?
Dia mengatakan, data informasi geospasial yang diintegrasikan dengan data dan informasi non-spasial lainnya, dapat digunakan untuk proses percepatan realisasi dana PEN. "Teknologi ini bisa dipakai untuk mendukung percepatan dan monev realisasi dana PEN, berikut proses pemantauan dan evaluasinya secara efektif dan efisien," tambah Hasanuddin.
Sambung dia menyampaikan, data ini sebaiknya disajikan dalam suatu sistem Geographic Information System (GIS) yang baik dan terpadu, dengan kemampuan analisa spasial yang canggih. "Sistem GIS ini sebaiknya dapat mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait seperti Kementerian atau Lembaga, UMKM, BPK, KPK, dan Kantor Staf Presiden (KSP)," ucapnya.
"Sesuai Perpres Nomor 39 tahun 2019, data ini harus akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dapat dipertanggung jawabkan, dan mudah dibagipakaikan," ujar Hasanuddin dalam Webinar "Peluncuran Esri GeoInnovation Pertama di Indonesia" di Jakarta, Kamis(15/10/2020).
Baca Juga: Tumben Neraca Dagang Untung Terus, Tanda RI Resesi?
Dia mengatakan, data informasi geospasial yang diintegrasikan dengan data dan informasi non-spasial lainnya, dapat digunakan untuk proses percepatan realisasi dana PEN. "Teknologi ini bisa dipakai untuk mendukung percepatan dan monev realisasi dana PEN, berikut proses pemantauan dan evaluasinya secara efektif dan efisien," tambah Hasanuddin.
Sambung dia menyampaikan, data ini sebaiknya disajikan dalam suatu sistem Geographic Information System (GIS) yang baik dan terpadu, dengan kemampuan analisa spasial yang canggih. "Sistem GIS ini sebaiknya dapat mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait seperti Kementerian atau Lembaga, UMKM, BPK, KPK, dan Kantor Staf Presiden (KSP)," ucapnya.
Lihat Juga :
