Serapan APBD Rendah Bebas dari Sanksi, Pemda Seharusnya Malu Dong
Minggu, 25 Oktober 2020 - 23:25 WIB
loading...
Memang dari kacamata regulasi tidak ada ketentuan yang memberikan semacam punishment kepada pemda yang realisasinya rendah. Harapannya dengan diekspose oleh Pak Mendagri, Jadi malulah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat terus mendorong optimalisasi realisasi belanja APBD 2020 di daerah. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus mengingatkan daerah untuk mempercepat realisasi belanja.
“Pak menteri setiap dua minggu sekali selalu berkomunikasi dengan kepala daerah. Bapak presiden sebulan sekali berbicara dengan gubernur untuk mendorong dan mengingatkan bahwa sisa tahun 2020 semakin sempit,” katanya, Minggu (25/10/2020).
(Baca Juga: APBD Rp252 Triliun Ndekem di Bank, Tito: Bunganya Dikekep Pengusaha )
Dia bersama Irjen Kemendagri juga fokus mendorong utamanya di daerah-daerah yang penyerapannya masih rendah. Dia mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan realisasi belum maksimal
“Yang kami lihat di sana banyak kegiatan-kegiatan, tagihan-tagihan belum masuk yang sifatnya kontraktual. Ada juga belanja-belanja rutin kan juga harus sesuai waktu. Jadi masih menunggu tagihan,” ungkapnya.
Di sisi lain dia menyebut bahwa terkadang realisasi tidak maksimal bukan karena anggaran tidak digunakan maksimal. Melainkan karena efisiensi ataupun kegagalan kontrak proyek.
“Kalau APBD realisasinya rendah, ini kan banyak sebab. Misalnya lelang Rp.100 juta tapi ada penawaran 75, jadi ada duit 25 juta. Itu kan malah bagus,” tuturnya.
“Pak menteri setiap dua minggu sekali selalu berkomunikasi dengan kepala daerah. Bapak presiden sebulan sekali berbicara dengan gubernur untuk mendorong dan mengingatkan bahwa sisa tahun 2020 semakin sempit,” katanya, Minggu (25/10/2020).
(Baca Juga: APBD Rp252 Triliun Ndekem di Bank, Tito: Bunganya Dikekep Pengusaha )
Dia bersama Irjen Kemendagri juga fokus mendorong utamanya di daerah-daerah yang penyerapannya masih rendah. Dia mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan realisasi belum maksimal
“Yang kami lihat di sana banyak kegiatan-kegiatan, tagihan-tagihan belum masuk yang sifatnya kontraktual. Ada juga belanja-belanja rutin kan juga harus sesuai waktu. Jadi masih menunggu tagihan,” ungkapnya.
Di sisi lain dia menyebut bahwa terkadang realisasi tidak maksimal bukan karena anggaran tidak digunakan maksimal. Melainkan karena efisiensi ataupun kegagalan kontrak proyek.
“Kalau APBD realisasinya rendah, ini kan banyak sebab. Misalnya lelang Rp.100 juta tapi ada penawaran 75, jadi ada duit 25 juta. Itu kan malah bagus,” tuturnya.
Lihat Juga :
