Jokowi Minta Belanja K/L Digas, DPR Ingatkan Genjot Insentif UMKM
Selasa, 03 November 2020 - 09:26 WIB
loading...
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan, belanja pemerintah menjadi kunci untuk mendorong multiplier effect bagi pertumbuhan sektor riil. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Perekonomian Indonesia masih tertekan akibat pandemi Covid-19. Lantaran itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memaksimalkan belanja pada kuartal IV agar perekonomian Ibu Pertiwi tak minus lagi. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan, belanja pemerintah menjadi kunci untuk mendorong multiplier effect bagi pertumbuhan sektor riil.
Selama dua triwulan sektor ini tertekan akibat pandemi Covid-19. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuka ruang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian .
“Harapannya, bisa melampaui target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang diproyeksi minus 1 hingga surplus 0,2 persen. Kita bersyukur kinerja ekspor dan impor hingga Oktober 2020 menunjukkan tren positif,” ujarnya kepada SINDOnews, Senin malam (2/11).
(Baca Juga: Kuartal Pamungkas, Jokowi Minta Realisasi Belanja Digas )
Nilai ekspor Indonesia pada September 2020 mencapai USD14,01 miliar. Angka itu meningkat 6,97% dibandingkan ekspor pada Agustus 2020. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun lalu, menurun 0,51 persen. Menurutnya, kinerja ekspor perlu ditingkatkan seiring mulai normalnya negara-negara tujuannya, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Kementerian dan Lembaga (K/L) harus menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan optimal. Hingga pertengahan Oktober ini, laporan menteri keuangan menyatakan serapan PEN mencapai 49% dari pagu anggaran Rp695 triliun.
“Serapan sektor kesehatan masih rendah, yakni baru 31, 78 persen atau sebesar Rp. 27,59 triliun. Kita patut apresiasi belanja perlindungan sosial yang mencapai 82 persen,” tuturnya
Program insentif usaha juga relatif masih rendah, yakni hanya 24,6 persen. Padahal program ini sangat membantu para pelaku usaha. Program dukungan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah tersalurkan Rp91,77 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp123,46 triliun.
“Sementera itu, pembiayaan korporasi masih nihil dari pagu Rp 53,57 triliun. Saya berharap pemerintah lebih mengoptimalkan kembali program insentif untuk UMKM ini, meskipun serapannya sudah lumayan bagus. Sektor UMKM adalah sektor strategis, penopang 60 persen PDB,” ungkap Said.
(Baca Juga: Kuartal Akhir 2020, Menkeu Tancap Gas Dorong Belanja Pemerintah )
Jokowi pun meminta kementerian atau Lembaga melakukan lelang sejak awal tahun. Said menilai percepatan lelang pada awal tahun 2021 akan membantu serapan anggaran pada triwulan pertama.
Pertanyaannya, apakah bisa lelang dan anggaran langsung cair di awal tahun mengingat kementerian dan lembaga biasanya baru memulai program pada Maret atau April. Said menyatakan program ini sudah dijalankan selama ini oleh Pemerintahan Jokowi.
“Dengan skenario seperti ini, saya punya keyakinan ekonomi kita tahun depan akan reborn. Maka, target pertumbuhan sebesar 5 persen realistis untuk tercapai. Terlebih lagi jika vaksinasi Covid-19 berhasil,” pungkasnya.
Selama dua triwulan sektor ini tertekan akibat pandemi Covid-19. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membuka ruang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian .
“Harapannya, bisa melampaui target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang diproyeksi minus 1 hingga surplus 0,2 persen. Kita bersyukur kinerja ekspor dan impor hingga Oktober 2020 menunjukkan tren positif,” ujarnya kepada SINDOnews, Senin malam (2/11).
(Baca Juga: Kuartal Pamungkas, Jokowi Minta Realisasi Belanja Digas )
Nilai ekspor Indonesia pada September 2020 mencapai USD14,01 miliar. Angka itu meningkat 6,97% dibandingkan ekspor pada Agustus 2020. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun lalu, menurun 0,51 persen. Menurutnya, kinerja ekspor perlu ditingkatkan seiring mulai normalnya negara-negara tujuannya, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Kementerian dan Lembaga (K/L) harus menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan optimal. Hingga pertengahan Oktober ini, laporan menteri keuangan menyatakan serapan PEN mencapai 49% dari pagu anggaran Rp695 triliun.
“Serapan sektor kesehatan masih rendah, yakni baru 31, 78 persen atau sebesar Rp. 27,59 triliun. Kita patut apresiasi belanja perlindungan sosial yang mencapai 82 persen,” tuturnya
Program insentif usaha juga relatif masih rendah, yakni hanya 24,6 persen. Padahal program ini sangat membantu para pelaku usaha. Program dukungan untuk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah tersalurkan Rp91,77 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp123,46 triliun.
“Sementera itu, pembiayaan korporasi masih nihil dari pagu Rp 53,57 triliun. Saya berharap pemerintah lebih mengoptimalkan kembali program insentif untuk UMKM ini, meskipun serapannya sudah lumayan bagus. Sektor UMKM adalah sektor strategis, penopang 60 persen PDB,” ungkap Said.
(Baca Juga: Kuartal Akhir 2020, Menkeu Tancap Gas Dorong Belanja Pemerintah )
Jokowi pun meminta kementerian atau Lembaga melakukan lelang sejak awal tahun. Said menilai percepatan lelang pada awal tahun 2021 akan membantu serapan anggaran pada triwulan pertama.
Pertanyaannya, apakah bisa lelang dan anggaran langsung cair di awal tahun mengingat kementerian dan lembaga biasanya baru memulai program pada Maret atau April. Said menyatakan program ini sudah dijalankan selama ini oleh Pemerintahan Jokowi.
“Dengan skenario seperti ini, saya punya keyakinan ekonomi kita tahun depan akan reborn. Maka, target pertumbuhan sebesar 5 persen realistis untuk tercapai. Terlebih lagi jika vaksinasi Covid-19 berhasil,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
