Layani Provinsi Maluku, Kemenhub Resmikan KMP Bahtera Nusantara 02

Rabu, 04 November 2020 - 12:27 WIB
loading...
Layani Provinsi Maluku, Kemenhub Resmikan KMP Bahtera Nusantara 02
KMP Bahtera Nusantara 02 yang siap melayani masyarakat Provinsi Maluku. Foto/Ilustrasi
A A A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan pengoperasian satu kapal penyeberangan/Roll On Roll Off (Ro-Ro) yang akan melayani Provinsi Maluku . Kapal 1.500 Gross Ton yang diberi nama KMP Bahtera Nusantara 02 akan melayani masyarakat di Ambon, Banda, dan Tual dan diharapkan ikut mengentaskan disparitas harga di wilayah timur Indonesia. .

“Tahun 2020 ini untuk mendukung operasional KMP Bahtera Nusantara 02 akan kami siapkan subsidi sebesar Rp2,2 miliar. Untuk 2021 ada subsidi sebesar Rp14 miliar untuk penumpang maupun kendaraan, karena harapannya kapal yang melintasi Ambon-Banda-Tual ini dapat melayani masyarakat terutama untuk menekan disparitas harga,” ungkap Dirjen Budi di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

(Baca Juga: Pemkab Bulukumba Serahkan Hibah Tanah Pelabuhan Leppe'e ke Kemenhub)

KMP Bahtera Nusantara 02 ini dibangun selama 22 bulan dan menggunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2018-2019 dengan biaya sebesar Rp88,4 miliar oleh PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya.

Menurut Dirjen Budi, keberadaan kapal ini juga diharapkan mampu menarik minat wisatawan lokal dari Ambon ke Banda yang meningkat dari tahun ke tahun. "Pesan kami dari Kemenhub, disparitas harga jangan sampai terlampau jauh. Dari Ditjen Hubdat kami sudah membantu dengan Angkutan Perintis, di Ambon ada 16 kapal perintis yang melayani beberapa daerah 3T dengan subsidi Rp68 miliar untuk 1 tahun," ungkap Dirjen Budi.

(Baca Juga: Menyepuh Pulai Kei, Mutiara di Tenggara Maluku)

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Murad Ismail mengapresiasi pemerintah khususnya Kemenhub. "Keberadaan kapal Ini untuk membuat masyarakat kita terkoneksi dengan pulau-pulau lainnya melalui kapal dan tol laut. Laut bukanlah pemisah namun menjadi penghubung pulau-pulau yang tersebar luas di Maluku, hal ini juga merupakan bagian penting dari kebijakan poros maritim dan pembangunan tol laut seperti yang digagas oleh Presiden Joko Widodo," pungkasnya.
(fai)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1559 seconds (0.1#10.140)