Akses Peluang Kerja Semakin Mudah
loading...
Warga mencari informasi pendaftaraan kartu prakerja. Saat ini Pemerintah telah membuka pendaftaran gelombang 11. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah membuka prakerja gelombang 11 yang diharapkan dapat memenuhi target jumlah peserta tahun 2020 yakni sebanyak 5,6 juta peserta. Bukan hanya mencapai target peserta yang sudah ditentukan namun tujuan sesungguhnya dari program ini yakni dapat membantu masyarakat tetap berpenghasilan di tengah pandemi.
Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi dapat mendapat pekerjaan kembali ataupun dapat berwirausaha sendiri. Sesuai survei evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO), dari 293.255 penerima kartu Prakerja hingga Oktober 2020 sudah mengalami kenaikan hingga 25 persen dari Februari 2020. (Baca: Di Manakah Tempat Sifat Ikhlas Itu?)
Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK). Melalui SDK ini, juga data akan makin mudah diakses dan dibagikan serta dikelola secara bersama.
"Peluncuran ini merupakan tanda dimulainya implementasi satu data ketenagakerjaan di instansi pusat dan instansi daerah, " ujar Menaker Ida Fauziyah.
Dia mengatakan, SDK adalah kebijakan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakes dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode refernsi atau data induk.
"Melalui Permenaker Nomor 15 Tahun 20209 tentang satu data ketenagakerjaan yang baru saja disahkan dan diberlakukan, tata kelola data ketenagakerjaan semakin disempurnakan, " kata Ida. (Baca juga: Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa untuk Hadapi Tantangan Global)
Secara rinci, Menaker menjelaskan empat tujuan diberlakukannya SDK. Pertama, mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan yang terstandar, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor ketenagakerjaan.
Kedua, mendorong keterbukaan dan transparansi data ketenagakerjaan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan sektor ketenagakerjaan yang berbasis pada data. Ketiga, meningkatkan kualitas dan integritas data ketenagakerjaan dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan.
Keempat, sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor ketenagakerjaan dapat segera diimplementasikan.
"Untuk mewujudkan empat tujuan SDK, diperlukan langkah strategis lebih lanjut antara lain sosialisasi kebijakan SDK terhadap pihak-pihak terkait, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kebijakan SDK dan penyusunan perangkat SDK sesuai prinsip satu data Indonesia. Misalnya daftar data, standar data, metadata dan lainnya," ujarnya.
Menaker berharap perangkat SDK seperti pengarah satu data ketenagakerjaan, kordinator forum satu data ketenagakerjaan, walidata dan produsen data dengan dukungan penuh dari forum satu data Indonesia dan pembina data statistik, segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan SDK ini. (Baca juga: Perkuat Imunitas dengan Konsumsi Buha)
Salah satu peserta gelombang kedua Kartu Prakerja I, Putu Agus Sanjaya Diputra (31) asal Bali kini sudah mampu memiliki usahanya sendiri berkat pelatihan dan insentif yang diberikan program Kartu Prakerja.
Agus bekerja di online travel Agent akibat pandemi, pariwisata mengalami dampak terparah hingga pada Maret 2020 Agus dipecat dari kantornya.
Beruntung, sebulan kemudian sudah mengikuti pelatihan di Prakerja, dia memilih platform Pintaria "Asiknya Membangun Bisnis". Agus mulai termotivasi untuk membangun bisnisnya sendiri. Tidak ingin terpuruk dalam keadaan. Setelah mendapat insentif sebesar Rp 600.000 bulan selanjutnya dia mulai merintis usaha membuat dupa.
"Saya memilih usaha dupa karena masyarakat Bali mayoritas agama Hindu dan dupa merupakan kebutuhan karena setiap hari kita sembahyang menggunakan dupa. Selain itu dupa juga barang yg tidak mudah rusak," ungkap Agus
Dengan modal Rp 500.000 dia membeli stik mentah lalu dia hanya mengisi isi aroma dupa serta packing. Aroma dupa yang ditawarkan Agus bermacam-macam mulai harum cendana, madu, akasia, gaharu, lotus dan masih banyak lagi. Madu menjadi wangi favorit dengan penjualan terbanyak. Jika memasuki hari raya Galungan atau Kuningan dupa miliknya bisa laku hingga 60 kg dalam sebulan. (Baca juga: Kampanye Tatap Muka Meningkat, Kampanye Daring Turun)
Dari pelatihan yang diikuti, banyak hal yang dipelajarinya mulai langkah-langkah hingga untung rugi memulai usaha sehingga dia bisa memperhitungkan setiap langkah yang akan diambil. Agus pun kini semakin siap menjadi wirausahawan, siap dengan segala tantangan mulai dari kompetitor yang semakin banyak hingga bahan baku yang semakin mahal.
Tidak puas dengan pelatihan pertama yang diikuti, rencananya karena saldo biaya pelatihan dari Kartu Prakerja masih tersisa, Agus akan kembali mengambil paket pelatihan yang berhubungan dengan penjuln online. "Selama ini sudah jualan di Facebook, saya ingin meningkatkan penjualan di online mungkin dengan media sosial lain atau cara-cara di Facebook yang belum saya tahu," ucapnya semangat.
Program Kartu Prakerja merupakan suatu ekosistem yang memungkinkan peserta untuk melakukan skilling, reskilling atau upskilling. Hal ini dilakukan melalui lebih dari 1.500 pelatihan yang menyediakan beragam jenis pelatihan.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin, evaluasi jenis pelatihan memang selalu dilakukan meskipun itu tetap diserahkan kembali kepada 147 lembaga pelatihan mengenai pelatihan yang diberikan. (Baca juga: Gelaran ICTM Dorong Pertumbuhan Ekonomi)
"Ada 1534 pelatihan yang bisa dipilih, memang hanya 50 persen saja pelatihan yang dipilih. Jika ada pelatihan yang jarang dipilih oleh peserta kebijakan dari lembaga pelatihan. Jenis pelatihan sama banyak di lembaga pelatihan lain. Perbedaannya misalnya dari pelatihnya yang lebih bagus atau lebih dikenal," ungkap Rudy.
Hasil rapat Komite PMO Kartu Prakerja hingga kuartal pertama tahun 2021 masih akan melakukan pelatihan dengan konsep seperti ini (semi bansos) sehingga biaya pelatihannya masih dutetapkan sebanyak Rp 1 juta apabila sudah kembali ke modal awal biaya pelatihan akan kembali Rp 5 juta tapi insentif hanya Rp 500ribu bukan Rp 2,4 juta.
Jika kembali normal atau kembali diberi biaya Rp 5 juta. Nantinya pelatihan-pelatihan akan lebih banyak offline atau pelatihan tatap muka langsung. Seperti Mengelas, membatik dan sejenisnya.
Jika sudah ada pelatihan offline, meskipun pelatihan online masih akan tetap ada hanya untuk sektor teknologi. "Setelah pelatihan offline juga ada penempatan untuk kerja. Untuk ini akan ada kerja sama dengan pemerintah daerah yang akan menyalurkan ke perusahaan di wilayah mereka," jelasnya. (Baca juga: Pemilu Kacau, Maduro Cemooh AS)
Program Kartu Prakerja juga kedepannya akan membuat marketplace untuk pencari pekerjaan. Supply dan demand tenaga kerja akan bertemu di portal tersebut. Para alumni dari Kartu Prakerja juga akan dibuatkan asosiasi atau perkumpulan sebagai wadah berkumpul. Jaringan mereka akan semakin banyak.
Untuk proses penyaluran tenaga kerja ini memang masih butuh proses. "Kami masih fokus memberi pelatihan nanti ketika ekonomi semakin membaik, perusahaan sudah siap menerima pekerja baru. Mereka yang siap kerja juga sudah tersedia, alumni Kartu Prakerja," sambung Rudy.
Dukungan atas program ini datang dari Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih. Baginya, masyarakat usia produktif butuh belajar kembali atau mendapat ilmu baru terlebih di tengah pandemi dan mereka yang kehilangan pekerjaan.
IKM Kemenperin memang belum ada kerjasama signifikan hanya memberikan data IKM mana saja yang terkena dampak dari pandemi ini. Mereka juga sosialisasikan juga kepada para IKM untuk mengikuti program Kartu Prakerja. (Lihat videonya: Pemda DKI Jakarta Berencana Perpanjang PSBB Transisi)
"Semoga nanti prakerja bisa bekerja sama dengan sentra di daerah karena di sana sudah ada proses produksi hanya tinggal diasah untuk meningkatkan produksi. Ilmu apalagi yang haruss ditambah. Untuk kami di industri itu sangat penting," harapnya.
Harapan Gati memang sudah menjadi wacana dengan PMO Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat industri. Kerjasama ini akan dilakukansetelah kartu prakerja untuk peserta umum diselesaikan. (Ananda Nararya)
Mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi dapat mendapat pekerjaan kembali ataupun dapat berwirausaha sendiri. Sesuai survei evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (PMO), dari 293.255 penerima kartu Prakerja hingga Oktober 2020 sudah mengalami kenaikan hingga 25 persen dari Februari 2020. (Baca: Di Manakah Tempat Sifat Ikhlas Itu?)
Dalam rangka mewujudkan ketersediaan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Satu Data Ketenagakerjaan (SDK). Melalui SDK ini, juga data akan makin mudah diakses dan dibagikan serta dikelola secara bersama.
"Peluncuran ini merupakan tanda dimulainya implementasi satu data ketenagakerjaan di instansi pusat dan instansi daerah, " ujar Menaker Ida Fauziyah.
Dia mengatakan, SDK adalah kebijakan tata kelola pemerintah di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakes dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode refernsi atau data induk.
"Melalui Permenaker Nomor 15 Tahun 20209 tentang satu data ketenagakerjaan yang baru saja disahkan dan diberlakukan, tata kelola data ketenagakerjaan semakin disempurnakan, " kata Ida. (Baca juga: Kampus Merdeka Siapkan Mahasiswa untuk Hadapi Tantangan Global)
Secara rinci, Menaker menjelaskan empat tujuan diberlakukannya SDK. Pertama, mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan yang terstandar, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor ketenagakerjaan.
Kedua, mendorong keterbukaan dan transparansi data ketenagakerjaan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan sektor ketenagakerjaan yang berbasis pada data. Ketiga, meningkatkan kualitas dan integritas data ketenagakerjaan dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan.
Keempat, sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data ketenagakerjaan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektor ketenagakerjaan dapat segera diimplementasikan.
"Untuk mewujudkan empat tujuan SDK, diperlukan langkah strategis lebih lanjut antara lain sosialisasi kebijakan SDK terhadap pihak-pihak terkait, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kebijakan SDK dan penyusunan perangkat SDK sesuai prinsip satu data Indonesia. Misalnya daftar data, standar data, metadata dan lainnya," ujarnya.
Menaker berharap perangkat SDK seperti pengarah satu data ketenagakerjaan, kordinator forum satu data ketenagakerjaan, walidata dan produsen data dengan dukungan penuh dari forum satu data Indonesia dan pembina data statistik, segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan SDK ini. (Baca juga: Perkuat Imunitas dengan Konsumsi Buha)
Salah satu peserta gelombang kedua Kartu Prakerja I, Putu Agus Sanjaya Diputra (31) asal Bali kini sudah mampu memiliki usahanya sendiri berkat pelatihan dan insentif yang diberikan program Kartu Prakerja.
Agus bekerja di online travel Agent akibat pandemi, pariwisata mengalami dampak terparah hingga pada Maret 2020 Agus dipecat dari kantornya.
Beruntung, sebulan kemudian sudah mengikuti pelatihan di Prakerja, dia memilih platform Pintaria "Asiknya Membangun Bisnis". Agus mulai termotivasi untuk membangun bisnisnya sendiri. Tidak ingin terpuruk dalam keadaan. Setelah mendapat insentif sebesar Rp 600.000 bulan selanjutnya dia mulai merintis usaha membuat dupa.
"Saya memilih usaha dupa karena masyarakat Bali mayoritas agama Hindu dan dupa merupakan kebutuhan karena setiap hari kita sembahyang menggunakan dupa. Selain itu dupa juga barang yg tidak mudah rusak," ungkap Agus
Dengan modal Rp 500.000 dia membeli stik mentah lalu dia hanya mengisi isi aroma dupa serta packing. Aroma dupa yang ditawarkan Agus bermacam-macam mulai harum cendana, madu, akasia, gaharu, lotus dan masih banyak lagi. Madu menjadi wangi favorit dengan penjualan terbanyak. Jika memasuki hari raya Galungan atau Kuningan dupa miliknya bisa laku hingga 60 kg dalam sebulan. (Baca juga: Kampanye Tatap Muka Meningkat, Kampanye Daring Turun)
Dari pelatihan yang diikuti, banyak hal yang dipelajarinya mulai langkah-langkah hingga untung rugi memulai usaha sehingga dia bisa memperhitungkan setiap langkah yang akan diambil. Agus pun kini semakin siap menjadi wirausahawan, siap dengan segala tantangan mulai dari kompetitor yang semakin banyak hingga bahan baku yang semakin mahal.
Tidak puas dengan pelatihan pertama yang diikuti, rencananya karena saldo biaya pelatihan dari Kartu Prakerja masih tersisa, Agus akan kembali mengambil paket pelatihan yang berhubungan dengan penjuln online. "Selama ini sudah jualan di Facebook, saya ingin meningkatkan penjualan di online mungkin dengan media sosial lain atau cara-cara di Facebook yang belum saya tahu," ucapnya semangat.
Program Kartu Prakerja merupakan suatu ekosistem yang memungkinkan peserta untuk melakukan skilling, reskilling atau upskilling. Hal ini dilakukan melalui lebih dari 1.500 pelatihan yang menyediakan beragam jenis pelatihan.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin, evaluasi jenis pelatihan memang selalu dilakukan meskipun itu tetap diserahkan kembali kepada 147 lembaga pelatihan mengenai pelatihan yang diberikan. (Baca juga: Gelaran ICTM Dorong Pertumbuhan Ekonomi)
"Ada 1534 pelatihan yang bisa dipilih, memang hanya 50 persen saja pelatihan yang dipilih. Jika ada pelatihan yang jarang dipilih oleh peserta kebijakan dari lembaga pelatihan. Jenis pelatihan sama banyak di lembaga pelatihan lain. Perbedaannya misalnya dari pelatihnya yang lebih bagus atau lebih dikenal," ungkap Rudy.
Hasil rapat Komite PMO Kartu Prakerja hingga kuartal pertama tahun 2021 masih akan melakukan pelatihan dengan konsep seperti ini (semi bansos) sehingga biaya pelatihannya masih dutetapkan sebanyak Rp 1 juta apabila sudah kembali ke modal awal biaya pelatihan akan kembali Rp 5 juta tapi insentif hanya Rp 500ribu bukan Rp 2,4 juta.
Jika kembali normal atau kembali diberi biaya Rp 5 juta. Nantinya pelatihan-pelatihan akan lebih banyak offline atau pelatihan tatap muka langsung. Seperti Mengelas, membatik dan sejenisnya.
Jika sudah ada pelatihan offline, meskipun pelatihan online masih akan tetap ada hanya untuk sektor teknologi. "Setelah pelatihan offline juga ada penempatan untuk kerja. Untuk ini akan ada kerja sama dengan pemerintah daerah yang akan menyalurkan ke perusahaan di wilayah mereka," jelasnya. (Baca juga: Pemilu Kacau, Maduro Cemooh AS)
Program Kartu Prakerja juga kedepannya akan membuat marketplace untuk pencari pekerjaan. Supply dan demand tenaga kerja akan bertemu di portal tersebut. Para alumni dari Kartu Prakerja juga akan dibuatkan asosiasi atau perkumpulan sebagai wadah berkumpul. Jaringan mereka akan semakin banyak.
Untuk proses penyaluran tenaga kerja ini memang masih butuh proses. "Kami masih fokus memberi pelatihan nanti ketika ekonomi semakin membaik, perusahaan sudah siap menerima pekerja baru. Mereka yang siap kerja juga sudah tersedia, alumni Kartu Prakerja," sambung Rudy.
Dukungan atas program ini datang dari Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih. Baginya, masyarakat usia produktif butuh belajar kembali atau mendapat ilmu baru terlebih di tengah pandemi dan mereka yang kehilangan pekerjaan.
IKM Kemenperin memang belum ada kerjasama signifikan hanya memberikan data IKM mana saja yang terkena dampak dari pandemi ini. Mereka juga sosialisasikan juga kepada para IKM untuk mengikuti program Kartu Prakerja. (Lihat videonya: Pemda DKI Jakarta Berencana Perpanjang PSBB Transisi)
"Semoga nanti prakerja bisa bekerja sama dengan sentra di daerah karena di sana sudah ada proses produksi hanya tinggal diasah untuk meningkatkan produksi. Ilmu apalagi yang haruss ditambah. Untuk kami di industri itu sangat penting," harapnya.
Harapan Gati memang sudah menjadi wacana dengan PMO Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat industri. Kerjasama ini akan dilakukansetelah kartu prakerja untuk peserta umum diselesaikan. (Ananda Nararya)
(ysw)
Explore More